Ambon, Pena-Rakyat.com – Walikota Ambon Bodewin Wattimena menegaskan penguatan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu strategi penting Pemerintah Kota Ambon dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi sekaligus mendorong kemajuan kota.
Hal tersebut disampaikan Wattimena saat membuka DPRD Kota Ambon Expo 2026 yang digelar di lapangan Kantor DPRD Kota Ambon, Rabu (02/09/2026).
Wattimena mengatakan, momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-451 Kota Ambon pada 7 September 2026 tidak hanya menjadi ajang perayaan, tetapi juga momentum untuk mengevaluasi berbagai program yang telah dilakukan sekaligus merancang langkah pembangunan ke depan.
Menurutnya, Kota Ambon saat ini diperhadapkan dengan berbagai tantangan yang harus mampu diidentifikasi dan dicarikan solusi secara bersama-sama.
“Setiap kali kita merayakan hari ulang tahun kota ini, tentu perlu kita lakukan evaluasi terhadap berbagai hal yang sudah kita lakukan. Tetapi sekaligus kita merencanakan berbagai hal yang akan kita lakukan ke depan demi dan untuk kemajuan Kota Ambon yang kita cintai,” ujarnya.
Ia menekankan, Pemerintah Kota Ambon bersama DPRD berupaya menghadirkan berbagai kegiatan yang tidak sekadar bersifat seremonial, tetapi memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Salah satu sektor yang menjadi perhatian, kata Wattimena, adalah penguatan UMKM sebagai bagian dari upaya menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat.
“Yang terpenting juga adalah apa dampaknya bagi masyarakat kita. Salah satu hal yang harus terus kita lakukan adalah memberdayakan masyarakat lewat penguatan usaha mikro, kecil dan menengah. Ini sangat penting,” katanya.
Wattimena juga menyinggung penghargaan Financial Literacy Award yang baru diterima Kota Ambon dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pemerintah. Penghargaan tersebut, menurutnya, menjadi bukti komitmen pemerintah dalam meningkatkan literasi sekaligus inklusi keuangan masyarakat.
Ia menjelaskan, karakteristik ekonomi Kota Ambon berbeda dengan daerah yang memiliki industri pertambangan dan sumber daya alam besar seperti Weda, Morowali maupun Buru.
“Kota Ambon tidak mampu menyediakan lapangan kerja dalam jumlah yang banyak seperti daerah-daerah itu. Ambon dengan cirinya sendiri. Kota yang terbatas sumber daya alam,” jelasnya.
Karena itu, Pemkot Ambon memilih memperkuat ekonomi kerakyatan dengan mendorong masyarakat membangun usaha secara mandiri, terutama melalui sektor UMKM.
“Tugas Pemerintah Kota hari ini adalah memfasilitasi seluruh pelaku UMKM di Kota Ambon,” tegasnya.
Bentuk fasilitasi tersebut dilakukan dengan menyediakan ruang usaha yang nyaman, memberikan kemudahan perizinan, membuka akses pasar seluas-luasnya, hingga menghadirkan berbagai momentum seperti expo yang dapat memberikan nilai tambah terhadap pendapatan pelaku UMKM.
Pemkot Ambon, lanjutnya, juga telah memberikan sejumlah dukungan, antara lain penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) secara gratis, bantuan modal usaha serta penyediaan tempat usaha bagi pelaku UMKM.
“UMKM ini salah satu fondasi ekonomi kita di Kota Ambon,” katanya.
Menurut Wattimena, UMKM memiliki daya tahan yang cukup kuat di tengah berbagai tekanan ekonomi. Ketika sejumlah perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) atau bahkan menutup usaha, UMKM tetap mampu bertahan dan beraktivitas di tengah masyarakat.
“Karena hanya dengan cara itu kita ciptakan kemandirian masyarakat dalam berusaha, sekaligus berupaya untuk terus menjaga pertumbuhan ekonomi Kota Ambon terus dalam posisi yang baik,” ujarnya.
Selain penguatan ekonomi kerakyatan, Wattimena menempatkan transformasi tata kelola pemerintahan sebagai agenda penting berikutnya.
Ia mengatakan, di tengah era keterbukaan dan perkembangan teknologi, pemerintah dituntut menghadirkan pelayanan publik yang mudah, cepat, responsif dan terbuka kepada masyarakat.
“Pelayanan yang baik itu adalah pelayanan yang mudah, cepat, responsif, kemudian terbuka kepada publik,” tegasnya.
Karena itu, Pemerintah Kota Ambon terus mendorong pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik agar masyarakat tidak lagi diperhadapkan dengan proses pengurusan yang rumit dan berbelit-belit.
Menurutnya, berbagai pihak yang hadir dalam DPRD Expo 2026, termasuk Kementerian Hukum, Imigrasi, Kejaksaan Negeri serta lembaga lainnya, merupakan bagian dari upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
Wattimena juga mengapresiasi keterlibatan berbagai lembaga dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, termasuk dukungan terhadap pelaku UMKM melalui penyediaan layanan perizinan, sertifikasi halal dan berbagai kebutuhan usaha lainnya.
“Kalau ada pelaku-pelaku UMKM, siapkan booth untuk Balai POM, siapkan untuk Badan Sertifikasi Halal dan seterusnya supaya membantu teman-teman pelaku UMKM,” ujarnya.
Di sisi lain, Wattimena mengapresiasi DPRD Kota Ambon yang membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan berbagai persoalan yang dihadapi.
Menurutnya, DPRD harus benar-benar menjadi rumah rakyat yang terbuka bagi masyarakat.
“Kalau kita mengaku bahwa ini adalah rumah rakyat, maka di sinilah rakyat tempat untuk mengadu. Di sinilah rakyat tempat untuk datang menyampaikan keluh kesah mereka supaya diteruskan kepada Pemerintah Kota,” katanya.
Wattimena berharap penguatan ekonomi kerakyatan dan pembenahan pelayanan publik dapat berjalan secara konsisten. Ia meyakini dua hal tersebut dapat menjadi bagian penting dalam membawa Kota Ambon semakin maju.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Ambon, Sekretariat DPRD serta pihak-pihak yang telah menginisiasi pelaksanaan DPRD Expo.
Wattimena berharap kegiatan tersebut dapat terus dikembangkan dan menjadi contoh bagi pihak lainnya untuk ikut berkontribusi terhadap pembangunan kota.
“Saya berharap suatu ketika nanti lewat OJK, pihak-pihak perbankan, lembaga-lembaga keuangan di Kota Ambon melakukan expo yang besar, supaya UMKM kita tetap hidup,” tandasnya.
