Ambon, Pena-Rakyat.com – Walikota Ambon Bodewin Wattimena menegaskan proses penetapan Sekretaris Kota (Sekda) definitif harus berjalan profesional dan bebas dari kepentingan politik praktis.
Dalam apel pagi di Balai Kota Ambon, Senin (20/04/2026), ia mengingatkan keras seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) agar tidak terlibat dalam praktik dukung-mendukung maupun membentuk tim sukses untuk kandidat tertentu.
“Jabatan Sekretaris Kota Ambon adalah jabatan karier ASN, bukan jabatan politik. Ini bukan kontestasi publik,” tegas Wattimena di hadapan jajaran pemerintah kota.
Ia mengaku senang karena proses seleksi Sekda definitif sementara berjalan. Namun di sisi lain, ia juga menyampaikan kekhawatiran atas munculnya blok-blok dukungan di internal maupun di ruang publik, termasuk serangan terhadap para calon melalui media sosial.
Menurutnya, fenomena saling menjatuhkan dan membuka isu-isu lama terhadap kandidat justru merusak esensi seleksi yang seharusnya mencari pemimpin terbaik untuk masa depan Kota Ambon.
“Kalau terus terjadi saling menyerang dan memfitnah, lebih baik proses ini dihentikan saja. Kita pakai PLT bergantian saja, dua bulan ganti, dua bulan ganti,” ujarnya dengan nada tegas.
Wattimena menekankan bahwa tidak ada mekanisme voting atau pemilihan terbuka dalam proses ini. Seleksi Sekda sepenuhnya berbasis sistem merit dan profesionalitas, sehingga intervensi dalam bentuk apa pun tidak dapat ditoleransi.
Ia juga mengingatkan bahwa ASN yang terbukti terlibat dalam praktik dukungan akan dikenai sanksi tegas. Bahkan, bagi calon yang diketahui membentuk tim sukses, ia memastikan akan langsung didiskualifikasi dari proses seleksi.
“Kita berharap dari empat calon yang ada, hanya satu yang terbaik yang terpilih. Jangan ada tim sukses, jangan ada fitnah. Kalau ketahuan, langsung kita diskualifikasi,” tegasnya.
Wattimena turut mengapresiasi perhatian publik terhadap proses penetapan Sekda definitif. Namun ia meminta masyarakat tetap menjaga etika dengan tidak menyebarkan informasi yang bersifat menjatuhkan atau tidak berdasar.
“Publik boleh mengawasi, tapi jangan memfitnah. Kita ingin pemimpin masa depan, bukan kembali ke masa lalu,” pungkasnya.
