Bogor, Pena-Rakyat.com – Walikota Ambon Bodewin Wattimena bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Ambon menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Senin (02/02/2026).
Rakornas ini menjadi momentum penting penguatan sinergi nasional antara pemerintah pusat dan daerah.
Rakornas dibuka langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto, yang memberikan arahan strategis terkait kondisi nasional terkini serta langkah kolaboratif dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.
“Rakornas ini menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Semua kepala daerah mendapat arahan langsung dari Presiden tentang kondisi hari ini dan upaya bersama dalam kerja kolaborasi untuk mengatasi berbagai persoalan,”terang Walikota Ambon.
Bodewin menjelaskan, sejumlah isu krusial menjadi penekanan Presiden, di antaranya pengelolaan sampah, perlindungan lingkungan, serta keseimbangan antara investasi dan kelestarian alam.
“Investasi boleh berjalan, tetapi tetap harus menjaga kondisi alam dan lingkungan agar tetap baik dan berkelanjutan,”tekannya.
Selain itu, Presiden Prabowo juga menekankan pelaksanaan berbagai program sinergi nasional Astacita, seperti Sekolah Rakyat, Makan Bergizi Gratis (MBG), dan program prioritas lainnya yang membutuhkan peran aktif pemerintah daerah.
“Semua daerah diminta mengambil peran aktif agar secara bersama-sama kita memperkuat sinergi nasional dan membangun Indonesia menuju Indonesia Emas 2045,”ucap Bodewin.
Dalam Rakornas tersebut, Walikota Ambon hadir bersama Wakil Walikota Ambon Ely Toisutta, Ketua DPRD Kota Ambon Morits L. Tamaela, Kapolresta Ambon Kombes Pol. Yoga Putra Prima Setya, Dandim 1504/Ambon Letkol Inf. Hari Sandra, Kepala Kejaksaan Negeri Ambon Riki Septa Tarigan.,S.H.,M.Hum, serta Kepala BPS Kota Ambon Pauline Gaspersz.,M.Si.,Ph.D.
Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 ini menjadi forum konsolidasi nasional untuk memastikan kebijakan pusat dan daerah berjalan searah, efektif, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
