Ambon, Pena-Rakyat.com – Walikota Ambon Bodewin Wattimena, menegaskan bahwa penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Ambon merupakan langkah strategis untuk mewujudkan pembangunan kota yang lebih modern, tertata, dan berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan Walikota saat membuka Konsultasi Publik Kedua KLHS RTRW Kota Ambon yang berlangsung pada Rabu (05/08/2026).
Dalam sambutannya, Bodewin menyampaikan apresiasi kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Ambon, tim penyusun KLHS, serta seluruh pihak yang telah bekerja menyusun dokumen perencanaan tersebut.
“Dokumen ini sangat penting sebagai pedoman pembangunan Kota Ambon ke depan agar lebih terarah, tertata, dan mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan,” ujarnya.
Menurutnya, penataan ruang yang baik akan menjadi dasar dalam mengatur pemanfaatan lahan sehingga pembangunan tidak berlangsung secara semrawut.
Ia menilai kondisi Kota Ambon saat ini masih menghadapi berbagai persoalan akibat pemanfaatan ruang yang belum tertata secara optimal, seperti bercampurnya kawasan permukiman dengan kawasan usaha, perbankan, maupun perkantoran yang kemudian memunculkan persoalan lingkungan, sampah, hingga banjir.
“Pusat Kota Ambon sudah semakin padat. Sudah saatnya kita mulai mengembangkan kawasan baru di luar pusat kota dengan perencanaan yang matang sehingga pertumbuhan kota menjadi lebih terarah,” katanya.
Walikota menegaskan bahwa tujuan utama penyusunan RTRW dan KLHS bukan sekadar mengatur ruang, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Menurutnya, tata ruang yang baik akan memberikan kemudahan akses terhadap pendidikan, kesehatan, ruang publik, serta menciptakan lingkungan yang nyaman, aman, dan ramah bagi seluruh warga, termasuk penyandang disabilitas, perempuan, dan anak.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kawasan bantaran sungai dari pembangunan permukiman karena menjadi salah satu penyebab banjir di Kota Ambon.
“Pembangunan harus tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Jangan sampai pembangunan dilakukan tetapi justru merusak lingkungan yang menjadi penyangga kehidupan masyarakat,” tegasnya.
Bodewin menjelaskan bahwa dokumen RTRW juga harus mampu memberikan kepastian bagi investor sehingga proses investasi di Kota Ambon tidak terhambat akibat belum tersedianya pengaturan ruang yang jelas.
Ia berharap setelah RTRW selesai disusun, akan dilanjutkan dengan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sehingga seluruh proses pembangunan memiliki dasar hukum yang kuat.
Selain itu, Pemerintah Kota Ambon juga tengah merancang pengembangan kawasan baru seluas sekitar 7 hektare di kawasan Terminal Transit sebagai kawasan kota modern.
Rencana tersebut mencakup pembangunan pusat pemerintahan, pusat bisnis, hotel, apartemen, rumah susun ASN, serta penerapan energi terbarukan melalui pemanfaatan tenaga surya dan sistem pengolahan limbah modern.
“Kita harus mulai berpikir tentang Ambon 20, 30, bahkan 50 tahun ke depan. Yang ingin kita wariskan kepada generasi mendatang adalah Kota Ambon yang lebih maju, modern, tetapi tetap menjaga kelestarian lingkungan,” ungkapnya.
Sementara itu, dalam laporan pelaksanaan kegiatan, dijelaskan bahwa penyusunan revisi RTRW Kota Ambon bersama KLHS telah melalui berbagai tahapan dan kini memasuki tahap akhir melalui Konsultasi Publik Kedua.
Tahapan ini menjadi momen penting sebelum dokumen diajukan untuk proses validasi di Pemerintah Provinsi Maluku dan selanjutnya memperoleh persetujuan substansi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Panitia berharap seluruh peserta dapat memberikan masukan, kritik, serta saran konstruktif terhadap berbagai isu lingkungan dan pembangunan yang berdampak pada penataan ruang Kota Ambon.
Melalui konsultasi publik tersebut, Pemerintah Kota Ambon optimistis dapat menghasilkan dokumen RTRW dan KLHS yang komprehensif, adaptif terhadap perkembangan kota, serta menjadi acuan pembangunan Ambon menuju kota yang lebih maju, nyaman, dan berkelanjutan.”
