Ambon, Pena-Rakyat.com – Sosok Victor-Marie Hugo (1802 -1885) populer dengan nama Victor Hugo, dia sastrawan asal Prancis, beraliran romantisme di abad ke-19.
Karya novelnya bergenre drama-sejarah, yang hits : Notre-Dame de Paris (1831), dan Les Misérables (1862). Dalam salah satu qoutesnya, pengkritik keras kebijakan Napolion III ini mempertanyakan substansi sejarah. Dia mengemukakan “apakah sejarah itu ? pengulangan masa lalu di masa depan; refleksi dari masa depan pada masa lalu.”
Membaca qoutes sastrawan asal Prancis, yang di masa tua pemikirannya bergerak ke kiri, ketimbang masa muda memilih moderat. Lantas dihubungkan qoutesnya dengan konteks historik politik Indonesia, pada rezim masa lampau periode 1945-1965, dan pada pasca rezim itu periode 1965-2024, dapatlah ditemukan kemiripannya.
Pasalnya otoritarianisme, tidak hanya terjadi pada rezim di masa lalu, tapi otoritarianisme terulang kembali pada rezim-rezim berikutnya.
Untuk memaparkan otoritarianisme Indonesia, yang pernah di praktekkan dari rezim yang satu ke rezim yang lain secara komprehensif, hadir duet penulis : Zainal Arifin Mochtar, dan Muhidin M. Dahlan, dengan karya mereka dalam bentuk buku, yang berjudul : “Kronik Otoritarianisme Indonesia, Dinamika 80 Tahun Ketatanegaraan Indonesia”, yang diterbitkan Buku Mojok di tahun 2025, dengan jumlah 694 halaman.
Karya ini menarik, karena mengungkapkan sejarah otoritarianisme di tanah air, dari rezim yang satu ke rezim yang lain ke hadapan publik. Selama ini kebobrokan pemerintahan Indonesia dalam bentuk otoritarianisme dari elite politik, lebih banyak ditutup-tutupi dari mata publik.
Pasalnya yang terpublis kepada khalayak adalah penerapan demokrasi dalam manajemen pemerintahan kita, yang baik-baik saja.
Dari sudut ketatanegaraan diulas Zainal Arifin Mochtar dengan sangat baik, dimana khalayak puas membaca pemikiran pakar hukum tata negara dari Universitas Gadja Mada, Yogyakarta itu.
Sedangkan dari sudut kurasi kliping-kliping bersejarah ditampilkan Muhidin M. Dahlan penulis dan pegiat literasi Indonesia dengan sangat baik, dimana kita juga puas melihat tata letaknya, yang mengikuti dinamika politik pemerintahan Indonesia pada masing-masing rezim.
Pada back cover buku ini, diketengahkan gambaran global tentang kontennya, dimana disebutkan bahwa, jenis kediktatoran yang mencolok dalam bentuk fasisme, komunisme, atau kekuasaan militer telah hilang dari sebagian besar negara di dunia.
Kudeta militer dan perebutan kekuasaan dengan kekerasan juga lebih jarang terjadi. Selain itu, sebagian besar negara di dunia juga telah mengadakan pemilu secara berkala.
Namun tetap saja, demokrasi masih bertumbuh melalui berbagai cara yang berbeda. Kemunduran demokrasi menuju otoritarianisme masih dapat dikhawatirkan. Seperti otoritarianisme tidak pernah lenyap.
Ia telah beradaptasi dalam demokrasi dengan cara meniru praktik-praktik demokrasi. Buku ini menunjukkan rupa otoritarianisme di Indonesia sepanjang 80 tahun usianya. Dari semua peristiwa penting yang menjadi patokan sejarah Indonesia.
Terlepas dari itu, marilah kita menyimak qouetes dari Thomas Jefferson (1743-1826) Presiden Amerika Serikat ke-3. Dia dikenal juga sebagai seorang filsuf politik, yang gencar mendukung paham kebebasan liberal (liberalism), paham republik, dan pemisahan antara negara dan agama.
Dalam qouetesya Thomas Jefferson mengungkapkan bahwa, “saya lebih suka lamunan untuk masa akan datang daripada sejarah masa lalu.”
Qoustes founding fathers Amerika Serikat itu syarat nilai filosofis, dimana membicarakan masa lalu, pasti tidak bersentuhan dengan masa indah saja, tapi juga bersentuhan dengan masa kelam. Dalam konteks Indonesia perjalanan politik rezim di masa lalu pernah kelam, dengan praktek otoritarianisme.
Namun dalam perjalanan politik rezim-rezim berikutnya, praktek otoritarianisme terulang kembali. Mestinya Indonesia tidak perlu mengulangi sejarah kelam yang serupa, tentu ini suatu keprihatinan.
Oleh : Dr. M. J. Latuconsina.,S.IP.,MA
(Staf Dosen Fisipol, UNPATTI Ambon)
