Ambon, Pena-Rakyat.com – Pengendalian inflasi tidak boleh berhenti pada rapat rutin dan dokumen perencanaan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) diminta benar-benar digunakan sebagai alat kerja untuk mencegah lonjakan harga yang terus membebani masyarakat.
Hal ini ditegaskan Walikota Ambon Bodewin Wattimena saat memimpin rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Ambon di Ruang Vlissingen, Balai Kota Ambon, Jumat (30/01/2026).
Walikota Ambon menyebut cabai rawit, ikan tongkol, dan bawang merah sebagai komoditas yang hampir setiap bulan memicu inflasi di Kota Ambon.
Karena itu, TPID diminta membaca tren harga mingguan agar intervensi dapat dilakukan sebelum harga melonjak tajam.
“Data itu bukan sekadar laporan. Harus dibaca, dianalisis, lalu ditindaklanjuti,”tekannya.
Langkah pengendalian inflasi sebenarnya sudah tersedia, namun sering gagal karena tidak dijalankan secara konsisten,”tuturnya.
Penyimpanan ikan saat produksi melimpah, Intervensi pasar langsung oleh pemerintah, Pemanfaatan lahan kosong warga untuk pangan rumah tangga, Distribusi aktif antar daerah, bukan menunggu pasokan datang sendiri,”sorotnya.
Inflasi di kisaran 3–3,5 persen dinilai masih wajar. Namun jika dibiarkan tanpa kendali, masyarakat kecil menjadi pihak yang paling terdampak.
“Kalau inflasi tidak dikendalikan, harga naik terus dan daya beli masyarakat yang hancur,”jelasnya.
TPID harus memastikan setiap rencana dijalankan di lapangan, bukan hanya menjadi dokumen rapi tanpa dampak,”tekannya.
“Kalau konsisten, inflasi bisa dikendalikan. Kalau tidak, masyarakat terus menanggung harga mahal,”tutupnya.
