Ambon, Pena-Rakyat.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon menerima perwakilan Komunitas pengemudi Maxim Bike & Car untuk beraudiensi terkait “curhatan” dalam surat terbuka di Media Sosial (Medsos).
Dalam pertemuan di Ruang Rapat Vlissingen, Balai Kota, Rabu (26/08/2026) perwakilan pengemudi Maxim, Anes Sapulette dkk. menyampaikan secara langsung apa yang menjadi keresahan para Pengemudi/mitra kepada Walikota Ambon Bodewin Wattimena, bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Ambon Roberd Sapulette, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Ambon Yan Suitela, serta perwakilan Maxim Ambon Veky Pesurnay.
Keluhan tersebut diantaranya terkait kebijakan perusahaan, diantaranya soal komisi, platform fee, PPN 11 persen, tarif layanan yang rendah, Banyaknya pengemudi baru, yang semuanya dinilai memberatkan para pengemudi/mitra yang ada saat ini.
“Jadi, tujuan kami di sini adalah menyampaikan aspirasi dari rekan-rekan ojol lainnya, khususnya dalam hal ini yaitu driver Maxim untuk manajemen Maxim,” ujar Anes.
Walikota dalam kesempatan tersebut mengatakan kewenangan pengaturan tentang angkutan sewa khusus (transportasi online), sejatinya ada di Pemerintah Pusat dan provinsi. Sama sekali tidak ada kaitan dengan Pemkot.
Meski demikian, aspirasi yang disampaikan oleh para pengemudi di media sosial,lanjutnya, tidak bisa Pemkot tinggal diam. Sebab, yang pertama, Maxim beroperasi di Kota Ambon, dan yang kedua, pengemudi Maxim adalah warga kota.
“Jadi tujuan kita melakukan rapat ini paling tidak ada perhatian Pemkot terhadap saudara-saudara pengemudi untuk ya bisa memfasilitasi persoalan yang saudara sampaikan itu dengan pihak penyedia jasa atau perusahaan,” ujarnya.
