Jakarta, Pena-Rakyat.com – Walikota Ambon Bodewin Wattimena, memaparkan Progres Rencana Aksi Pembangunan Material Recovery Facility (MRF) dan Pengelolaan Sampah Terpadu dengan Teknologi Refuse Derived Fuel (RDF) dalam rangkaian Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Angkatan III Tahun 2026 yang diselenggarakan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Purnomo Yusgiantoro Center.
Dalam presentasinya pada Rabu (15/07/2026), Bodewin menegaskan bahwa pengelolaan sampah menjadi salah satu prioritas utama Pemerintah Kota Ambon.
Menurutnya, persoalan sampah bukan lagi sekadar isu daerah, melainkan tantangan nasional bahkan global yang membutuhkan solusi inovatif dan berkelanjutan.
“Kami di Kota Ambon menetapkan pengelolaan sampah sebagai prioritas. Persoalan sampah bukan hanya menjadi masalah daerah, tetapi menjadi persoalan bersama yang harus diselesaikan melalui pendekatan yang inovatif,” kata Bodewin.
Ia menjelaskan, Pemerintah Kota Ambon tengah mempersiapkan pembangunan fasilitas Material Recovery Facility (MRF) yang terintegrasi dengan teknologi Refuse Derived Fuel (RDF).
Melalui sistem tersebut, sampah akan dipilah dan diolah menjadi bahan bakar alternatif serta produk bernilai ekonomi lainnya, sehingga mampu mengurangi ketergantungan terhadap Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
Pemerintah Kota Ambon menargetkan pada 2027 hanya sekitar 10 persen sampah yang berakhir di TPA. Target ini selaras dengan kebijakan nasional dalam upaya pengurangan sampah menuju tahun 2030.
Menurut Bodewin, berbagai tahapan persiapan telah dilakukan, mulai dari penyusunan dan pengesahan studi kelayakan, penetapan lokasi pembangunan melalui RTRD, penyusunan skema pembiayaan melalui APBD dan kemitraan dengan sektor swasta, hingga penyusunan rencana teknis pembangunan fasilitas RDF yang ditargetkan dimulai pada akhir 2026.
Selain pembangunan infrastruktur, Pemerintah Kota Ambon juga menggencarkan berbagai program pendukung, di antaranya kampanye pengurangan sampah di 50 desa dan kelurahan, pembentukan tim pengawas lingkungan, serta penguatan kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Maluku dan berbagai pemangku kepentingan.
Bodewin menyebutkan timbulan sampah di Kota Ambon saat ini diperkirakan mencapai sekitar 250 ton per hari. Dari jumlah tersebut, sekitar 55 persen ditargetkan diolah menjadi bahan bakar RDF, 15 persen menjadi material daur ulang, 25 persen menjadi kompos, dan hanya 10 persen yang akan dibuang ke TPA.
“Program ini bukan hanya mengurangi volume sampah, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru melalui pemanfaatan sampah menjadi energi dan produk yang bernilai,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bodewin juga membagikan pengalaman selama mengikuti KPPD. Menurutnya, program yang digagas Lemhannas RI itu memberikan banyak wawasan baru mengenai kepemimpinan strategis, tata kelola pemerintahan, hingga penyelesaian persoalan daerah melalui pendekatan yang inovatif.
Salah satu pengalaman yang paling berkesan adalah kunjungan ke Singapura untuk mempelajari sistem waste to energy. Menurutnya, meski setiap daerah memiliki karakteristik sampah yang berbeda, pengalaman tersebut menjadi referensi penting dalam mengembangkan sistem pengelolaan sampah modern di Kota Ambon.
Ia juga mengaku memperoleh pelajaran berharga saat berdialog langsung dengan mantan Perdana Menteri Singapura mengenai kepemimpinan dan pelayanan publik saat mengikuti KPPD Angkatan II Tahun 2025.
“Ia juga menekankan bahwa integritas, komitmen, dan melayani dengan setulus hati merupakan fondasi utama seorang pemimpin. Nilai-nilai itu menjadi bekal penting bagi kami sebagai kepala daerah,” tuturnya.
Mengakhiri presentasinya, Bodewin mengajak seluruh peserta KPPD Angkatan III Tahun 2026 memanfaatkan momentum tersebut untuk memperkuat wawasan kebangsaan, memperluas jejaring antar daerah, serta menghadirkan inovasi yang mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan.
“KPPD memberikan pengalaman dan wawasan yang luar biasa. Saya berharap seluruh peserta dapat mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.
