Ambon, Pena-Rakyat.com – Senin (30/06/2025) Perombakan Birokrasi merupakan bentuk penyegaran untuk melakukan inovatif dan juga untuk menjawab visi dan misi kepala daerah.
Hal inilah yang akan dilakukan Pemerintah Kota Ambon dalam penataan birokrasi untuk tingkatkan kinerja publik masa kepemimpinan Bodewin-Ely.
Walikota Ambon Bodewin Wattimena menyampaikan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari komitmen untuk membangun pemerintahan yang profesional, bersih, dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat.
Panitia Seleksi telah dibentuk yang terdiri dari berbagai unsur yang kredibel, mulai dari Sekretaris Daerah, IAIN Ambon, Unpatti, UKIM, hingga tokoh-tokoh agama. Komposisinya lengkap dan berintegritas,”ungkapnya.”
Proses uji kompetensi ini telah mendapat izin resmi dari Kementerian Dalam Negeri serta rekomendasi teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Pelaksanaannya dijadwalkan akan dimulai dalam minggu ini,”tuturnya.”
Begitu semua kesiapan teknis terpenuhi, kita langsung jalankan tahapan seleksi. Prinsipnya adalah job fit, penempatan yang sesuai dengan kompetensi,”imbuhnya.”
Hasil evaluasi nantinya akan menjadi dasar dalam melakukan pergeseran atau rolling pejabat eselon II. Tidak berhenti di situ, Pemkot juga berencana membuka seleksi terbuka untuk mengisi sejumlah posisi strategis yang masih kosong,”terangnya.”
Reformasi birokrasi ini akan berlanjut ke jenjang eselon III dan IV. Untuk itu, seluruh pimpinan OPD diminta untuk segera mengusulkan nama-nama ASN yang dianggap memenuhi kriteria,”jelasnya.”
Silahkan ajukan pegawai yang layak. Kita akan bahas bersama dengan seksama,” katanya.”
Perombakan birokrasi bukan semata rotasi jabatan melainkan bagian dari proses regenerasi dan pembaruan sistem kerja agar lebih efektif dan berdampak langsung pada kualitas layanan publik,”tegasnya.”
Lanjutnya, Langkah ini merupakan bentuk nyata dari semangat reformasi birokrasi yang selama ini digaungkan pemerintah pusat. Ia menekankan pentingnya pembenahan kelembagaan sebagai fondasi dalam membangun tata kelola pemerintahan yang modern dan responsif.
Ini penting untuk memperkuat kinerja aparatur dan memastikan pelayanan publik berjalan optimal. Aparatur negara harus punya daya saing, integritas, dan komitmen pelayanan,”jelasnya.”
Reformasi birokrasi harus ditempatkan sebagai instrumen utama dalam membangun kota yang lebih maju, transparan, dan berkeadilan,”pungkasnya.” (AT)
