Ambon, Pena-Rakyat.com — Anggota Komisi II DPRD Kota Ambon Tito Laturiuw meminta Pemerintah Kota Ambon segera memvalidasi dan menyinkronkan data luas wilayah yang tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Tito menilai akurasi data spasial menjadi fondasi penting dalam merumuskan kebijakan dan arah pembangunan Kota Ambon untuk lima tahun ke depan.
“RPJMD itu merupakan buku induk seluruh kegiatan perencanaan di Kota Ambon. Karena itu, seluruh data yang tertuang di dalamnya harus memiliki dasar yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Tito saat diwawancarai, Kamis (13/08/2026).
Tito menyoroti penggunaan data luas wilayah Kota Ambon yang masih mengacu pada angka lama, termasuk data berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979.
Ia menyebut data tersebut mencatat luas daratan Kota Ambon sebesar 377.359,45 hektare dan wilayah laut sebesar 17,55 hektare. Sementara itu, sejumlah dokumen dan regulasi yang lebih baru mencantumkan angka luasan berbeda.
Perbedaan tersebut, menurut Tito, membutuhkan klarifikasi dan sinkronisasi agar pemerintah menggunakan satu basis data yang konsisten dalam seluruh dokumen perencanaan.
“Di DPRD kami meminta kepastian, karena ini merupakan buku induk perencanaan. Seluruh dokumen pembangunan harus menggunakan data yang benar,” ujarnya.
Tito mengatakan pemerintah perlu melakukan penyesuaian apabila terdapat data dalam RPJMD yang sudah tidak relevan dengan ketentuan dan data terbaru.
“Angka yang sudah ditetapkan harus direvisi apabila memang sudah tidak sesuai. Buku induk yang kita gunakan harus bersumber secara utuh dari RPJMD yang sudah ditetapkan,” tegasnya.
Ia menjelaskan, konsistensi data menjadi penting karena RPJMD akan menjadi referensi bagi penyusunan berbagai kebijakan pembangunan selama lima tahun.
Meskipun perbedaan luas wilayah tidak selalu berdampak langsung terhadap seluruh aspek perhitungan pembangunan, Tito menilai persoalan tersebut tetap harus mendapat perhatian karena menyangkut validitas profil daerah.
“Walaupun mungkin tidak berdampak langsung dalam perhitungannya, bagi kami data itu tetap penting. RPJMD merupakan rencana pembangunan jangka menengah daerah selama lima tahun,” jelasnya.
Tito menempatkan data luas wilayah sebagai informasi fundamental dalam menggambarkan karakteristik Kota Ambon. Pemerintah, kata dia, harus menyajikan informasi tersebut secara presisi agar tidak menimbulkan disparitas data antar-dokumen.
“Kalau kita bicara luas wilayah, itu merupakan profil awal. Luas Kota Ambon harus memiliki data yang jelas,” katanya.
DPRD Kota Ambon, lanjut Tito, telah menyampaikan persoalan tersebut kepada Pemerintah Kota Ambon melalui tim penyusun RPJMD.
Ia berharap pemerintah segera melakukan harmonisasi dan validasi basis data sehingga seluruh dokumen perencanaan menggunakan referensi yang seragam, mutakhir, dan memiliki legitimasi regulatif.
Menurut Tito, langkah tersebut akan memperkuat kualitas RPJMD sekaligus meningkatkan akuntabilitas perencanaan pembangunan Kota Ambon.
“Yang paling penting, seluruh dokumen perencanaan menggunakan data yang sama, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan,” pungkas Tito.
