Ambon, Pena-Rakyat.com – Pemerintah Kota Ambon menyiapkan APBD Tahun Anggaran 2027 di tengah tekanan ekonomi dan keterbatasan ruang fiskal.
Walikota Ambon Bodewin Wattimena menegaskan, kebijakan anggaran tidak boleh sekadar berorientasi pada angka, tetapi harus mampu menjawab persoalan ekonomi yang dihadapi masyarakat.
Hal itu disampaikan Bodewin dalam sambutannya pada Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025/2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Ambon, Selasa (18/08/2026).
Dalam rancangan KUA APBD 2027, pendapatan daerah Kota Ambon diproyeksikan mencapai Rp1,134 triliun, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp247,56 miliar dan pendapatan transfer sebesar Rp886,94 miliar.
Sementara belanja daerah dianggarkan sekitar Rp1,079 triliun, atau turun 16,64 persen dibandingkan anggaran sebelumnya yang mencapai sekitar Rp1,293 triliun.
Belanja tersebut mencakup belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Pemkot Ambon juga mengalokasikan sekitar Rp91,06 miliar untuk bantuan keuangan kepada pemerintah desa.
Pada sisi pembiayaan, pembiayaan neto daerah diproyeksikan sebesar minus Rp55,75 miliar. Penerimaan pembiayaan sebesar Rp1,1 miliar berasal dari SiLPA tahun anggaran 2026.
Sedangkan pengeluaran pembiayaan mencapai Rp56,87 miliar, terdiri dari penyertaan modal daerah Rp1,25 miliar dan pembayaran pokok utang jatuh tempo sebesar Rp55,6 miliar.
Bodewin mengakui, penyusunan APBD 2027 tidak berada dalam kondisi ideal. Perekonomian nasional masih menghadapi tekanan, sementara alokasi dana transfer ke daerah belum memberikan kepastian ruang fiskal yang memadai.
Di sisi lain, pertumbuhan lapangan pekerjaan belum sebanding dengan laju pertumbuhan pencari kerja. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat, terutama dengan masih tingginya jumlah penduduk rentan miskin dan meningkatnya garis kemiskinan.
Karena itu, Pemkot Ambon menetapkan sejumlah target makro pembangunan 2027. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan 5,16 persen, tingkat kemiskinan 4,90 persen, inflasi berada pada kisaran 1,5 hingga 3,5 persen, dan tingkat pengangguran terbuka ditargetkan 13 persen.
Dalam rancangan APBD 2027, alokasi Transfer ke Daerah (TKD) disebut sebesar Rp735 miliar, meningkat sekitar 5,5 persen dibandingkan alokasi tahun 2026.
Namun, Pemkot Ambon masih berharap adanya tambahan alokasi transfer setelah pemerintah pusat menetapkan besaran dana transfer daerah melalui Peraturan Presiden untuk Tahun Anggaran 2027.
Menurut Bodewin, tambahan dana transfer akan memberikan ruang fiskal yang lebih luas bagi Pemkot Ambon untuk mempercepat program-program prioritas dan memperkuat sinergi pembangunan pusat dan daerah.
Dengan kondisi tersebut, Bodewin menegaskan APBD 2027 harus dikelola secara selektif dan terukur, sehingga keterbatasan fiskal tidak menghambat pemerintah dalam menjawab kebutuhan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Ambon.
