Ambon, Pena-Rakyat.com – DPC PERMAHI Ambon dan PMII Kota Ambon gelar audiens bersama PJU Polda maluku yang di hadiri oleh Kabid Humas dan Wakil Direktur Intelkam bersama jajaran guna membahas Beberapa point tuntutan ke polda maluku sekaligus melaporkan adanya dugaan korupsi kwarda pramuka di maluku dengan anggaran sebanyak 2 miliar rupiah tanpa ada kegiatan yang jelas dan di curigai fiktif dalam Laporan Pertanggung Jawaban.
Tentunya ini bukanlah kasus baru di hadapan publik dan khalayak masyarakat maluku, Widya Pratiwi Murad selaku ketua kwartir pramuka maluku tentunya harus di periksa dan di mintai keterangan, agar di ketahui kejelasan dan kebenarannya.
kita ketahui bersama bahwa ini adalah kasus lama yang kemudian tidak berjalan di ranah hukum hingga menuai kejelasan, tentunya ada kecurigaan akan adanya indikasi ketimpangan dalam proses penanganan perkara dana kwarda hingga tidak adanya transparansi ke publik.
Ini menjadi PR buat bpk Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.S, selaku Kapolda maluku dalam mewujudkan salah satu Program Asta Cita Presiden Prabowo dalam mencegah dan memberantas korupsi di indonesia khususnya di maluku.
Ini bukan semata-mata untuk menjastifikasi apalagi menuding secara personal terhadap seorang widya pratiwi murad, melainkan ini merupakan problem yang menjadi perbincangan serta asumsi publik akan adanya dugaan skandal korupsi di kwarda pramuka maluku yang secara legitimasi di ketuai oleh Widya Pratiwi Murad.
Namun kami secara kelembagaan percaya akan proses hukum, dan terus mempresure agar kasus ini cepat di buka dan widya Pratiwi murad selaku ketua kwartir pramuka maluku dapat di periksa guna di mintai keterangan, agar secepatnya mendapat titik terang akan benarnya kasus tersebut secara transparan dan akuntabel.
Selain membahas kasus yang di duga melibatkan anggota DPR RI widya,tapi dalam pertemuan audiensi PMII Dan PERMAHI juga menekankan pentingnya langkah cepat polda maluku dalam penanganan Kondisi Kamtibmas di Maluku.
Menekankan pentingnya Pencegahan dini dengan peran semua Pihak terutama pihak kepolisian.
Dengan beberapa kejadian sosial di maluku banyak muncul persoalan dari anak muda, ini mestinya mejadi acuan agar Kepolisian secara kelembagaan harus terus menjaga dan membangun agenda-agenda yang bersentuhan langsung dengan kepentingan kepemudaan di tempat-tempat yang di anggap rawan konflik dan anak muda bisa menjadi solusi pencegahan dini dalam penanganan konflik di maluku.
