Ambon, Pena-Rakyat.com – Pemerintah Kota Ambon terus memperkuat transformasi digital dalam sistem pelayanan publik, khususnya pada penyaluran bantuan sosial (bansos), melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Digitalisasi Bantuan Sosial yang berlangsung di Ruang Vlisingen, Selasa (12/05/2026) pukul 10.00 WIT.
Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena di dampingi Plh. Sekkot Ambon Roby Sapulette, Asisten Deputi Bonsus Adi Nugroho.
Turut hadir dalam kegiatan narasumber dan peserta Bimtek serta OPD lainnya di lingkup Pemkot Ambon.
Dalam sambutannya, Bodewin menegaskan bahwa digitalisasi bansos menjadi langkah strategis pemerintah untuk menjawab berbagai persoalan klasik dalam penyaluran bantuan sosial yang selama ini kerap menimbulkan keluhan masyarakat akibat ketidaktepatan sasaran penerima.
Menurutnya, bantuan sosial masih menjadi kebutuhan penting masyarakat, terutama di tengah berbagai keterbatasan ekonomi yang dihadapi sebagian warga.
Namun, mekanisme pendataan hingga penetapan penerima bantuan sering kali memunculkan persoalan di tingkat lapangan, mulai dari RT/RW, desa, kecamatan hingga dinas terkait.
“Bantuan sosial selalu menjadi sesuatu yang terus diperlukan masyarakat. Tetapi persoalannya ada pada mekanisme pendataan sampai penentuan penerima bantuan.
Kalau salah sasaran, maka tujuan bantuan itu tidak akan pernah tercapai,”ungkapnya.
Ia menjelaskan, pemerintah kini menempuh strategi baru melalui pemanfaatan teknologi informasi guna memastikan proses penyaluran bansos berjalan lebih akurat, transparan, dan tepat sasaran.
Digitalisasi, kata dia, menjadi instrumen penting untuk meminimalkan kesalahan data serta mempercepat pelayanan kepada masyarakat.
“Pemerintah hari ini berupaya menempuh strategi baru di era digitalisasi menggunakan kemajuan teknologi informasi untuk memastikan bantuan sosial benar-benar tepat sasaran,” jelas Bodewin.
Dalam kesempatan itu, Bodewin juga memberikan perhatian khusus kepada para peserta bimtek yang disebutnya sebagai ujung tombak keberhasilan program digitalisasi bansos di Kota Ambon.
Sebagian besar peserta diketahui berasal dari kalangan generasi muda dan aparatur baru yang dinilai memiliki kemampuan adaptasi lebih baik terhadap teknologi digital.
Ia meminta seluruh peserta mengikuti setiap tahapan pelatihan secara serius agar mampu memahami mekanisme teknis pelaksanaan program di lapangan.
Pemerintah Kota Ambon, lanjutnya, menargetkan implementasi digitalisasi bansos dapat berjalan tanpa hambatan berarti pada tahap awal pelaksanaan.
“Saudara sekalian yang diberikan pelatihan ini akan menjadi ujung tombak dalam menentukan keberhasilan program ini. Ikuti semua proses dengan baik agar implementasinya tidak menjadi masalah di kemudian hari,” pinta Bodewin.
Selain menyoroti bansos, Wali Kota Ambon juga memaparkan kondisi administrasi kependudukan di daerahnya. Berdasarkan data semester II tahun 2025, jumlah penduduk Kota Ambon tercatat sekitar 365 ribu jiwa.
Sementara jumlah warga wajib KTP mencapai lebih dari 265 ribu orang, namun tingkat perekaman e-KTP baru mencapai sekitar 95,32 persen.
Capaian tersebut, menurut Bodewin, masih menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah karena data kependudukan yang akurat menjadi fondasi utama dalam digitalisasi pelayanan publik, termasuk penyaluran bantuan sosial.
Pemerintah Kota Ambon pun terus melakukan berbagai langkah jemput bola untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perekaman identitas kependudukan digital.
“Kami terus berupaya agar capaian perekaman e-KTP mendekati 100 persen. Karena kalau masyarakat tidak memiliki identitas kependudukan yang lengkap, maka akan berdampak pada akses pelayanan, termasuk bantuan sosial,” katanya.
Bodewin menegaskan, transformasi digital tidak boleh hanya dipandang sebagai modernisasi teknologi semata, melainkan harus menjadi instrumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang setara dengan kota-kota besar lainnya di Indonesia.
Meski memiliki keterbatasan geografis dan sumber daya, Ambon, kata dia, tetap mampu bersaing dalam aspek kecepatan dan akurasi pelayanan.
“Kita mungkin tidak bisa bersaing secara fisik dengan kota besar seperti Surabaya atau Jakarta, tetapi dalam hal pelayanan, kecepatan, dan akurasi, kita harus mampu menyamakan diri dengan kota-kota lain,” tegasnya.
Melalui kegiatan Bimtek Digitalisasi Bantuan Sosial tersebut, Pemerintah Kota Ambon berharap tercipta sistem distribusi bansos yang lebih transparan, terukur, dan mampu menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Program ini sekaligus menjadi bagian dari percepatan transformasi digital pemerintahan di daerah dalam mendukung tata kelola pelayanan publik yang lebih efektif dan akuntabel.
