Ambon, Pena-Rakyat.com – Kamis (03/07/2025) Menyikapi kasus dugaan transaksi ilegal BBM jenis avtur yang melibatkan dua oknum anggota Ditpolairud Polda Maluku, Ketua Umum Aliansi Pemuda Peduli Rakyat Maluku (AP2RM), Gibran Faqih Latuconsina, menegaskan pentingnya penegakan hukum yang transparan dan tanpa pandang bulu.
“Kehadiran dua anggota Polairud di lokasi transaksi ilegal bukan hal sepele. Alasan kedekatan personal tidak bisa dijadikan pembenaran,” ujar Gibran.
Ia menilai, sebagai aparat, seharusnya keduanya mencegah tindak pidana, bukan justru berada di lokasi tanpa peran jelas. Gibran juga mengingatkan bahwa kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian dipertaruhkan dalam kasus ini.
“Ini soal tanggung jawab moral dan integritas. Jika institusi ingin bersih, maka oknum-oknum yang terindikasi melanggar hukum harus diproses, tidak cukup dengan klarifikasi sepihak,” tegasnya.
AP2RM, kata Gibran, mendesak Polda Maluku untuk membuka proses pemeriksaan etik dan hukum terhadap IPTU Guntur Wenno dan AIPTU Stevi Tuasun secara transparan. Ia juga menyatakan bahwa pihaknya bersama elemen sipil lain siap mengawal kasus ini hingga tuntas.
“Kami akan terus memantau. Rakyat butuh kepastian hukum, bukan alasan normatif yang justru membenarkan pelanggaran,” tutup Gibran.” (Hasbi)
