Ambon, Pena-Rakyat.com – Jumat (04/07/2025) di balai Kota ruang ULA, Pemerintah Kota Ambon kembali menggelar program WAJAR (Walikota dan Wakil Walikota Jumpa Rakyat) untuk mendengar langsung keluhan serta aspirasi masyarakat.
Hadir pada WAJAR yang berlangsung, Walikota Ambon Bodewin Watimena yang memimpin jalannya pertemuan, Sekretaris Kota Ambon, bersama sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup pemkot Ambon, dan Warga.
Dalam kegiatan ini, masyarakat menyampaikan beragam persoalan, mulai dari masalah pribadi hingga isu-isu krusial yang memerlukan perhatian pemerintah, Terlihat memang banyak yang disampaikan, ada persoalan-persoalan pribadi, ada juga persoalan yang harus segera diselesaikan oleh Pemerintah Kota Ambon,”terang Walikota.”
OPD terkait telah memberikan tanggapan atas keluhan warga dan akan segera menindaklanjutinya,”tegasnya.”
Ada beberapa persoalan yang masih harus melewati birokrasi yang panjang, namun kami sudah memerintahkan OPD teknis untuk segera menyelesaikan apa yang menjadi keresahan masyarakat lebih khususnya terkait masalah longsor yang sementara di alami Warga,”ujarnya.”
Soal kerusakan rumah warga karena terdampak bencana alam, Walikota Ambon Bodewin Wattimena menjelaskan sesuai aturan Pemerintah Kota mempunyai tugas melakukan upaya-upaya pencegahan bencana dan dini bencana.
Kita lakukan sosialisasi kita buatkan simulasi menghadapi bencana untuk meningkatkan kapasitas masyarakat soal ketahanan bencana,”terangnya.”
Walikota Ambon Bodewin Wattimena mengatakan dari kejadian-kejadian bencana Pemerintah Kota melakukan evaluasi. Tidak tahu kapan dan di mana bencana akan terjadi. Karena itu, Pemerintah Kota terus mengimbau masyarakat untuk waspada.
Kalau sudah tahu tinggal di lereng bukit, dan tiba-tiba terjadi hujan besar masyarakat harus mengungsi ke rumah saudara yang jauh dari lereng bukit, untuk menghindari tertimpa longsor,” tandasnya.”
Ia mengungkapkan, rata-rata rumah yang tertimpa longsor, pemilik rumahnya tidak memiliki Izin Membangun Bangunan (IMB) saat pembangunan rumah.
Mereka memilih tempat-tempat yang rawan terjadi bencana, kalau mengurus IMB Pemerintah Kota tidak mungkin mengizinkan untuk bangun di area lereng bukit,”katanya.”
Sejumlah warga juga menyampaikan keluhan. Antara lain, Mama Ode mengaku belum mendapatkan bantuan nelayan.
Warga lainnya, ibu Wa Ratna terkait uang kematian. Ia menjelaskan anaknya meninggal dunia dua bulan lalu, namun belum mendapatkan santunan.
Santunan duka ini sudah berjalan sekian tahun, Pemerintah Kota sudah melakukan evaluasi terhadap dampak bagi masyarakat, itu sangat membantu masyarakat.
Kami harus menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Kota,”urainya.”
Selama ini santunan duka diberikan untuk warga Kota yang meninggal dunia, kebijakan kita hari ini ialah hanya memberikan santunan bagi mereka yang masuk dalam kategori tidak mampu,”terangnya.”
Walikota Ambon Bodewin Wattimena melanjutkan, ia akan membuat Perwali yang mengatur tentang santunan duka. Supaya adil, adil dalam artian yang tidak mampu harus dapat santunan, yang mampu tidak perlu dapat.
Sementara Bapak Yakub meminta bantuan Pemerintah Kota soal rumah dan tempat jualan istrinya yang rusak akibat perkelahian antara kelompok warga Tugu Dolan dan Farmasi.
Terkait hal ini, Dinas Sosial akan melakuan on the spot. Selama ini Dinsos hanya menangani rumah yang rusak berat,”tandasnya.”
Sementara PJ Sekkot Ambon Roby Sapulette yang merespon keluhan ibu Wa Ratna mengatakan masalah ini akan ditangani oleh Dinas Perikanan. Sedangkan terkait keluhan Mama Ode, proses administrasi uang santunan sementara dilakukan.
Untuk ibu Wa Ratna, administrasi untuk santunan duka dari Pemerintah Kota Ambon telah diproses tapi sampai saat ini belum ada proses pembayaran,”ujar Sapulette.”
Untuk tahun anggaran 2025, bantuan santunan duka hanya dikhususkan kepada keluarga yang ada dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),”terangnya.”
Jadi keluarga yang namanya tidak ada dalam data tersebut, maka keluarga yang dikategorikan mampu, tidak lagi mendapatkan santunan duka, hanya dikhususkan bagi keluarga yang tidak mampu dan yang namanya terdaftar dalam DTKS. Jadi akan dilakukan verifikasi baru bisa dibayarkan,”imbuhnya.”
Dalam pertemuan yang berlangsung PJ Sekkot Ambon Roby Sapulette sampaikan untuk Beasiswa selesai ini langsung berurusan dengan Kepala Dinas terkait untuk dapat mempersiapkan berkas-berkasnya.
Ini kita upayakan Demi masa depan anak-anak yang memiliki kemampuan, namun memiliki keterbatasan dalam ekonomi, pemkot siap membantu,”ungkapnya.”
Mengakhiri kegiatan, masyarakat berharap program ini terus berlanjut dan menghasilkan solusi nyata bagi permasalahan yang mereka hadapi.
Dengan pendekatan langsung seperti ini, Pemkot Ambon semakin memperkuat kepercayaan warga terhadap pemerintah dalam mewujudkan kota yang semakin maju. (Hasbi)
