Ambon, Pena-Rakyat.com – Selasa (20/05/2025) Ketua Umum Pengurus Besar Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat (PB GEMAPERA) Radhi Samal dengan tegas mengecam kinerja Satuan Kerja (Satker) II PJN Maluku yang dinilai sangat tidak profesional, tidak bertanggung jawab, dan cenderung mengabaikan keselamatan rakyat dalam pelaksanaan proyek jalan nasional ruas Lumba-Lumba depan SPBU Bula hingga Air Nanang, Kecamatan Siritaun Wida Timur, Seram Bagian Timur.
Radhi menyebut, kondisi jalan yang terus mengalami kerusakan parah, bahkan jembatan Wai Kian yang baru diperbaiki pada April 2025 kembali ambruk dalam waktu kurang dari dua bulan, adalah bukti nyata bahwa Satker II PJN Maluku tidak menjalankan fungsinya dengan benar sebagai pengawas sekaligus penanggung jawab proyek nasional.
“Kita bicara soal proyek jalan nasional yang mestinya jadi urat nadi ekonomi dan mobilitas masyarakat. Tapi kenyataannya, jalan ini seperti proyek percobaan. Sudah puluhan kali dilaporkan rusak, jembatan patah hanya dilalui truk, dan kini jembatan kembali ambruk meski baru diperbaiki. Ini sudah keterlaluan,”ujar Radhi dalam pernyataan persnya.”
Radhi menilai Satker II PJN Maluku gagal total dalam menjalankan fungsi pengawasan, perencanaan teknis, hingga pengendalian mutu dalam proyek ini. Ia menyebut ada indikasi kuat bahwa pengawasan terhadap kontraktor pelaksana tidak dilakukan secara ketat, atau bahkan dibiarkan asal jadi selama proyek selesai di atas kertas.
“Satker II PJN Maluku ini seperti tutup mata dan telinga. Setiap kali ada kerusakan, mereka hanya mengandalkan penambalan tanpa penyelesaian menyeluruh. Padahal, ini bukan jalan pribadi, ini jalan rakyat! Mereka bertanggung jawab penuh atas ambruknya jembatan yang baru diperbaiki. Ini bukan kesalahan kontraktor semata, tapi juga Satker sebagai pengendali proyek,”terang Radhi.”
Lebih lanjut, Radhi menuding ada kemungkinan praktek korupsi atau kolusi antara pihak Satker dan kontraktor. Ia mempertanyakan bagaimana mungkin proyek dengan nilai anggaran besar bisa menghasilkan infrastruktur yang sangat rapuh dan tidak tahan digunakan, padahal baru seumur jagung.
“Kita perlu tanya, ke mana anggaran ratusan miliar itu mengalir? Apakah benar digunakan sesuai spek? Atau ada potongan-potongan gelap yang membuat mutu pekerjaan jadi seperti ini? Satker II PJN Maluku jangan merasa aman hanya karena berada di balik meja birokrasi. Rakyat tidak bodoh, mahasiswa tidak buta,”tegasnya.”
Radhi juga meminta Kementerian PUPR untuk segera mencopot pejabat yang bertanggung jawab di Satker II PJN Maluku dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek-proyek lain yang berada di bawah kendali mereka. Ia juga mendesak BPK, BPKP dan KPK untuk segera turun tangan mengaudit proyek ini secara forensik.
“Kalau tidak ada tindakan tegas dari pusat, maka ini akan terus berulang. Infrastruktur rusak, anggaran habis, rakyat jadi korban. Ini bentuk pengkhianatan terhadap amanah negara. PB GEMAPERA tidak akan diam. Kami akan kawal ini sampai ada penegakan hukum dan pertanggungjawaban yang jelas,”lanjut Radhi.”
Ia juga mengajak masyarakat, media, dan organisasi sipil di Maluku untuk bersama-sama mengawal persoalan ini agar tidak tenggelam dalam permainan laporan fiktif dan pencitraan semu.
“Kami tidak sedang mengada-ada. Foto, bukti lapangan, dan laporan warga sudah kami pegang. PB GEMAPERA akan siap gelar aksi besar jika dalam waktu dekat tidak ada respons tegas dari Kementerian PUPR maupun aparat hukum,” tutup Radhi.” (Hasbi)
