Ambon, Pena-Rakyat.com – Senin (26/05/2025) Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kota Ambon M. Jumat Boy menyatakan keprihatinan sekaligus kecaman terhadap dominasi sejumlah proyek pemerintah Provinsi Maluku oleh empat perusahaan yang diduga kuat berada di bawah kendali satu pengusaha besar, Mansur Banda. Menurutnya, konsentrasi proyek bernilai miliaran rupiah hanya pada satu kelompok usaha mencerminkan praktik monopoli terselubung yang mengancam keadilan dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.
“Kami menilai ini bukan lagi persaingan sehat. Empat perusahaan, CV. Nusantara Jaya, CV. Anugerah Tunas Lestari, CV. Minsi Abadi Karya, dan CV. Putra Palindo Jaya, serta tambahan satu perusahaan lain, CV. Keisza Al Barokah, seluruhnya memenangkan proyek bernilai besar selama tahun 2024. Dan kesemuanya terindikasi terkait langsung dengan Mansur Banda,” ungkap Boy , Senin (26/5/2025).
Ia merinci, CV. Nusantara Jaya menggarap proyek pembangunan pengaman pantai Desa Wakal senilai Rp5,1 miliar. CV. Anugerah Tunas Lestari menangani empat paket proyek dengan total nilai Rp3,3 miliar, termasuk proyek pembangunan Tambatan Perahu Waimital senilai Rp1,9 miliar. Sementara CV. Minsi Abadi Karya, yang beralamat di Kota Masohi, mengerjakan lima proyek dengan nilai mendekati Rp10 miliar, termasuk rehabilitasi sarana SMA Negeri 18 Maluku Tengah senilai Rp5 miliar.
Lebih lanjut, CV. Putra Palindo Jaya disebut mengerjakan lima proyek senilai lebih dari Rp10 miliar meski sempat tersandung masalah pada proyek penataan kawasan Desa Nusatara, Banda. Dan terakhir, CV. Keisza Al Barokah, yang beralamat di BTN Kanawa, menggarap proyek dengan akumulasi anggaran sekitar Rp12 miliar.
“Kami mendesak Pemprov Maluku untuk membuka secara transparan proses lelang proyek-proyek tersebut. Jika memang semuanya sesuai prosedur, buktikan. Tapi jika ada indikasi rekayasa atau permainan, maka ini adalah bentuk korupsi struktural yang harus dihentikan,” tegas Usemahu.
Ia menilai dominasi ini berpotensi mematikan ruang gerak kontraktor-kontraktor muda dan lokal yang sebenarnya juga memiliki kapasitas, namun terpinggirkan oleh praktik kartel proyek.
“Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) akan mengawal isu ini. Kami siap menggerakkan aksi massa, menyurati lembaga pengawasan hingga membawa kasus ini ke KPK jika tidak ada langkah tegas dari pemerintah,”tutupnya.” (AT)
