Ambon, Pena-Rakyat.com – Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Maluku menilai langkah pemerintah pusat dalam memberikan “lampu hijau” percepatan proyek Blok Masela sebagai momentum strategis untuk mendorong kebangkitan ekonomi Maluku.
Ketua Bidang SDM dan Energi Terbarukan DPD KNPI Maluku Wesley Sillano, menyoroti pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, yang menyebut investasi dari INPEX Corporation dalam proyek tersebut berpotensi mencapai sekitar Rp300 triliun.
Menurut Wesley, angka tersebut bukan sekadar nilai ekonomi, tetapi harus menjadi ukuran nyata keberpihakan negara terhadap daerah penghasil, khususnya Maluku.
KNPI Maluku secara tegas mengingatkan bahwa selama ini penolakan masyarakat terhadap sejumlah proyek strategis seringkali dipicu oleh proses pengambilan keputusan yang elitis dan tidak partisipatif.
“Banyak kebijakan lahir dari balik meja dan ruangan ber-AC, tanpa benar-benar mendengar suara masyarakat di lapangan. Ini yang kemudian memicu ketidakpercayaan publik,” tegas Wesley.
KNPI menilai, pendekatan top-down tanpa keterlibatan masyarakat lokal hanya akan melahirkan konflik sosial dan memperlambat implementasi proyek.
Dalam pernyataannya, Wesley juga menyoroti peran pejabat publik asal Maluku, baik di tingkat menteri, staf khusus, maupun posisi strategis lainnya di pemerintahan pusat.
“Orang Maluku yang berada di pusat kekuasaan harus berpihak secara utuh kepada rakyat Maluku, bukan kepada golongan atau kepentingan tertentu saja,” ujarnya.
Ia menambahkan, legitimasi moral seorang pejabat asal daerah tidak hanya diukur dari jabatan, tetapi dari keberanian memperjuangkan kepentingan masyarakatnya.
KNPI Maluku menegaskan bahwa proyek Blok Masela tidak boleh hanya menjadi simbol investasi besar, tetapi harus menjadi instrumen keadilan ekonomi.
“Jika investasi mencapai ratusan triliun, maka pertanyaannya sederhana: berapa persen yang kembali ke rakyat Maluku? Berapa banyak anak daerah yang bekerja? Berapa UMKM yang tumbuh?” kritik Wesley.
KNPI mendorong agar pemerintah menetapkan: 1. Skema wajib serapan tenaga kerja lokal 2. Porsi keterlibatan pengusaha lokal. 3. Program pendidikan dan pelatihan berbasis industri 4. Transparansi pembagian manfaat ekonomi
KNPI Maluku menilai proyek Blok Masela berada di persimpangan antara menjadi momentum kebangkitan ekonomi atau justru ancaman ketimpangan baru.
“Kalau dikelola dengan adil, ini adalah berkah. Tapi kalau hanya dikuasai elit dan korporasi, maka ini bisa menjadi sumber ketidakadilan baru di Maluku,” tegas Wesley.
KNPI Maluku menegaskan bahwa generasi muda akan terus mengawal proyek ini agar tidak melenceng dari kepentingan rakyat.
“Pemuda Maluku tidak anti-investasi, tapi kami menolak ketidakadilan. Masela harus menjadi milik rakyat Maluku, bukan hanya milik segelintir elit,” tutup Wesley.
