Ambon, Pena-Rakyat.com – Sabtu (19/07/2025) Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Kota Ambon menyampaikan keprihatinan dan kekecewaan mendalam terhadap kinerja aparat keamanan di Kabupaten Buru, khususnya Komandan Kodim (Dandim) dan Kapolres, yang dinilai gagal menangani maraknya aktivitas tambang ilegal di kawasan Gunung Botak.
Sekretaris Umum PC IMM Kota Ambon, Muttaqien Heluth, menegaskan bahwa lemahnya pengawasan dan terkesan adanya pembiaran terhadap tambang ilegal merupakan bentuk kegagalan institusional yang serius. Bahkan, IMM menilai situasi ini mengindikasikan keterlibatan oknum aparat dalam praktik-praktik ilegal yang merugikan rakyat, lingkungan, dan negara.
Setiap hari tambang ilegal di Gunung Botak terus berlangsung, korban berjatuhan, kerusakan lingkungan makin parah, namun aparat keamanan hanya diam. Bahkan muncul dugaan adanya pungutan liar di pos-pos pengamanan. Ini bukan lagi soal kelalaian, ini bentuk nyata pembiaran yang tidak bisa ditoleransi,” tegas Muttaqien.
IMM menilai bahwa aparat seharusnya menjadi garda terdepan dalam menegakkan hukum dan melindungi rakyat. Namun dalam konteks Gunung Botak, justru terjadi pembalikan peran yang merusak kredibilitas institusi keamanan negara. Oleh karena itu, PC IMM Kota Ambon mendesak:
1. Kapolda Maluku dan Pangdam XVI/Pattimura segera mengevaluasi dan mencopot Kapolres serta Dandim Buru atas kegagalan mereka menjaga ketertiban dan menindak tambang ilegal.
2. Penindakan hukum terhadap seluruh oknum aparat yang terindikasi terlibat dalam praktik pungli dan perlindungan terhadap aktivitas tambang ilegal.
3. Penutupan total tambang ilegal di Gunung Botak dan pemulihan lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap kerusakan ekologis dan dampak sosial yang ditimbulkan.
IMM juga menyampaikan bahwa pihaknya siap mengawal persoalan ini hingga ke tingkat nasional, termasuk mendorong Komnas HAM dan KPK untuk turun tangan jika dalam waktu dekat tidak ada tindakan tegas dari institusi terkait.
Jika negara diam, maka rakyat berhak untuk bersuara. IMM tidak akan tinggal diam melihat ketidakadilan yang terus terjadi di Pulau Buru. Kami akan terus menuntut, mengawal, dan mendesak hingga ada tindakan konkret dan perubahan yang nyata,” tutup Muttaqien Heluth. (Hasbi)
