Jakarta, Pena-Rakyat.com – Walikota Ambon Bodewin Watimena menegaskan pentingnya keandalan data sebagai fondasi utama dalam pengambilan kebijakan pemerintah, khususnya terkait penyaluran bantuan sosial (bansos).
Hal itu disampaikannya usai mengikuti kegiatan Sosialisasi Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial yang digelar di Ruang C, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (03/02/2026).
Menurut Bodewin, digitalisasi pendataan bansos berbasis data faktual menjadi langkah krusial untuk memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran. Ia menyebut, selama ini persoalan utama dalam penyaluran bantuan adalah lemahnya integrasi data antarsektor.
“Hari ini kita semua diperhadapkan dengan soal keandalan data. Data itu penting karena menjadi dasar pengambilan keputusan,”ucap Bodewin.
Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) akan menjadi rujukan utama dalam penyusunan kebijakan, mulai dari penyaluran bantuan sosial hingga pengembangan masyarakat miskin ekstrem,”jelasnya.
Bodewin mencontohkan praktik baik yang telah dilakukan Kabupaten Banyuwangi, yang lebih dahulu menerapkan sistem pendataan digital berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI). Model tersebut dinilai mampu menghadirkan data yang lebih akurat dan terbuka untuk dikoreksi.
“Konsekuensi dari pendataan digital ini ada yang turun, ada juga yang naik. Karena semuanya berbasis data faktual. Setiap orang diberi ruang untuk mengkritisi dan membandingkan data, jika tidak benar bisa diperbaiki,”terangnya.
Kota Ambon sendiri menjadi salah satu dari 41 kabupaten/kota yang ditetapkan sebagai daerah piloting digitalisasi bansos. Program ini sejalan dengan arahan Ketua Transformasi Digital Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, yang menargetkan seluruh data sosial ekonomi nasional sudah siap dan terintegrasi pada Oktober 2026.
“Tujuannya jelas, supaya ke depan yang menerima bantuan itu benar-benar mereka yang berhak. Yang tidak berhak tidak boleh menerima,”tekan Bodewin.
Integrasi data menjadi solusi atas persoalan ego sektoral yang selama ini membuat setiap instansi memiliki basis data sendiri-sendiri,”tambahnya.
“Sekarang data itu harus terintegrasi, terpadu, menjadi satu data sosial ekonomi nasional yang akan menjadi dasar kebijakan pemerintah,”imbuhnya.
Kegiatan sosialisasi ini dibuka langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk dan dihadiri sejumlah pejabat tinggi Negara yang diantaranya Menteri Sosial, Kepala Badan Pusat Statistik, Perwakilan Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Ketua Transformasi Digital Nasional Luhut Binsar Pandjaitan.
Acara ini juga diikuti oleh 25 Kepala Daerah provinsi dan 41 kepala daerah kabupaten/kota dari seluruh Indonesia.
