Walikota Ambon melaksanakan Rakor bersama perwakilan BGN dan SPPG

by -0 views

Ambon, Pena-Rakyat.com – Walikota Ambon Bodewin Wattimena menegaskan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan program prioritas pemerintah Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto harus memberi dampak bagi masyarakat baik dari sisi pemenuhan gizi maupun ekonomi.

Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Perwakilan Badan Gizi Nasional, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan Mitra Pengelola dalam rangka memperbaiki pengelolaan MBG di Kota Ambon, Rapat tersebut dilaksanakan Rabu (04/03/2026) di Balai Kota Ambon.

“Kalau beli bahan baku di Kota Ambon, jualan pedagang laku disitu ada dampak ekonomi untuk warga masyarakat, selain pemenihan gizi baik bagi anak-anak,” ungkapnya.

Menurutnya Badan Gizi Nasional (BGN) mesti bekerja sama dengan supplier yang berada di daerah, termasuk Kota Ambon, hal ini bukan saja membantu ekonomi masyarakat, namun tidak akan terjadi penimbunan bahan makanan yang tentunya akan berujung pada rusaknya (busuk) bahan makanan.

Selain itu, lanjutnya, pemilihan tenaga kerja yang bertugas sebagai SPPG juga perlu diperhatikan. Menurut Wali Kota apabila program ini berjalan di Ambon, maka warga kota berhak untuk mengisi posisi yang dibutuhkan.

“Kalau sudah ada di Ambon wajib tarima warga kota, hal ini tentu bertujuan untuk mengurangi angka pengangguran. Hari ini kita memiliki peluang untuk berkontribusi bagi banyak orang. Berikan yang terbaik untuk kota ini,” tandasnya.

Selanjutnya, Wali Kota meminta kepada SPPG, agar lebih kreatif dalam menjalankan tugasnya, guna menepis pemikiran para orang tua terhadap kualitas makanan yang disiapkan,

“Mulailah terbuka ke publik dengan memposting semua hal yang Bapak/Ibu lakukan. Lama-kelamaan orang tidak lagi punya pikiran buruk pada program makan bergizi gratis ini,” pungkasnya.

Wattimena berharap, melalui pesan-pesan yang disampaikannya itu tentu dapat dipertimbangkan oleh BGN dan berdampak pada kota ini agar semakin baik ke depan, baik dari sisi ekonomi, pemenuhan gizi, dan tingkat kepercayaan masyarakat terkait dengan pelaksanaan program tersebut.