Ambon, Pena-Rakyat.com – Walikota Ambon Bodewin Wattimena menegaskan bahwa Pemerintah Kota Ambon tetap memiliki ketahanan yang kuat dalam menghadapi tekanan fiskal dan keterbatasan anggaran daerah.
Kondisi keuangan yang tengah dihadapi saat ini, menurutnya, tidak akan menghentikan roda pemerintahan maupun membawa Ambon pada situasi keterpurukan.
Hal tersebut disampaikan Walikota usai memimpin Apel Pagi Pemerintah Kota Ambon, Senin (05/01/2026).
Ambon sebagai kota berusia lebih dari 450 tahun telah melewati berbagai fase sulit dalam perjalanan sejarahnya, sehingga tantangan fiskal saat ini harus disikapi dengan langkah adaptif dan strategis,”tekan Bodewin.
“Kota Ambon sudah ada lebih dari 450 tahun. Dengan pengalaman sejarah yang panjang, kita tidak mungkin terpuruk hanya karena tekanan fiskal. Yang terpenting adalah bagaimana pemerintah menyesuaikan diri dan memastikan penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan,”jelasnya.
Sebagai bagian dari penyesuaian kebijakan, Pemerintah Kota Ambon melakukan pengaturan ulang pola kerja aparatur sipil negara (ASN), menyusul penyesuaian kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Salah satu langkah yang ditempuh adalah penerapan pola kerja work from home (WFH), yang ditegaskan bersifat sementara,”terangnya.
“Ini bukan kebijakan permanen, melainkan langkah adaptasi terhadap kondisi keuangan daerah agar beban fiskal bisa dikendalikan,”ujarnya.
Meski terdapat pengurangan jumlah pegawai yang hadir setiap hari di kantor, Wali Kota memastikan bahwa kinerja birokrasi dan pelayanan publik tidak akan terganggu. Seluruh pelayanan administrasi dan layanan kepada masyarakat tetap berjalan normal.
“Pelayanan publik tetap berjalan, administrasi pemerintahan tetap berjalan. Penyesuaian ini tidak akan menurunkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,”tegasnya.
Selain faktor fiskal, keterbatasan sarana dan prasarana perkantoran juga menjadi pertimbangan dalam penyesuaian pola kerja ASN. Wattimena mengungkapkan bahwa jumlah ASN terus bertambah, sementara kondisi perkantoran belum sepenuhnya memadai.
“Jumlah pegawai bertambah, tetapi fasilitas perkantoran belum representatif. Bahkan masih ada pegawai yang belum memiliki tempat duduk yang layak. Karena itu, pengaturan pola kerja menjadi solusi sementara,”pungkasnya.
