Ambon, Pena-Rakyat.com – Pimpinan dan anggota DPRD Kota Ambon mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) dengan tema “Sinkronisasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD dalam Mendukung Perencanaan Pembangunan Kota Ambon”, yang berlangsung di Lantai 5 Hotel Santika Ambon, Sabtu (14/11/2026) pagi.
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Ketua DPRD Kota Ambon, Mourits L. Tamaela. Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat datang kepada para narasumber dari pemerintah pusat serta perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Maluku.
Adapun narasumber yang hadir, yakni Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Simon Seimima, serta Pemeriksa Ahli Madya BPK RI Perwakilan Maluku Benny Pandam Nugroho.
Mourits mengatakan, kegiatan Bimtek tersebut merupakan momentum penting untuk memperkuat kapasitas kelembagaan DPRD, khususnya dalam menjalankan fungsi anggaran dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Menurutnya, DPRD memiliki tiga fungsi utama, yakni pembentukan peraturan daerah, penganggaran, dan pengawasan. Dalam menjalankan fungsi tersebut, pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah.
Ia menegaskan, Pokir DPRD bukan sekadar daftar keinginan politik, melainkan merupakan kristalisasi aspirasi masyarakat yang dihimpun secara langsung melalui kegiatan reses, rapat dengar pendapat, maupun kunjungan kerja di daerah pemilihan masing-masing anggota DPRD.
“Oleh karena itu, tema Bimtek hari ini sangat tepat dan relevan dengan dinamika tata kelola pemerintahan saat ini,” ujarnya.
Mourits menjelaskan, salah satu tantangan dalam proses perencanaan pembangunan adalah memastikan seluruh pokok-pokok pikiran DPRD dapat diselaraskan dan terintegrasi secara utuh ke dalam dokumen perencanaan daerah, mulai dari RKPD, KUA-PPAS hingga APBD, tanpa bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, sinkronisasi yang baik sangat diperlukan untuk mencegah tumpang tindih program, memastikan ketepatan sasaran pembangunan, serta menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Melalui kegiatan tersebut, ia berharap para anggota DPRD memperoleh pemahaman teknis yang lebih mendalam mengenai mekanisme penyaluran pokir melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), sesuai dengan regulasi terbaru.
Selain itu, kehadiran BPK RI Perwakilan Maluku diharapkan dapat memberikan pemahaman dari sisi pengawasan dan pemeriksaan, terutama terkait rambu-rambu hukum serta standar akuntabilitas sejak tahap perencanaan.
Dengan memahami ketentuan dan standar akuntabilitas sejak awal, kita dapat memitigasi potensi temuan maupun permasalahan hukum di kemudian hari. Sehingga setiap rupiah anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan masyarakat Kota Ambon,” tegasnya.
Pada kesempatan itu, Mourits juga mengajak seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kota Ambon agar mengikuti seluruh rangkaian Bimtek dengan serius, aktif berdiskusi, serta memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menggali pengetahuan dan mencari solusi atas berbagai kendala teknis dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
Mengakhiri sambutannya, Mourits secara resmi membuka kegiatan Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Ambon Tahun 2026 dengan harapan kegiatan tersebut dapat menghasilkan pemahaman dan langkah konkret dalam menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan arah kebijakan pembangunan Kota Ambon.
