Ambon, Pena-Rakyat.com — Pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Provinsi Maluku, kembali menjadi sorotan. Kali ini, desakan datang dari kalangan pemuda. Salah satu pemuda asal SBB, Muttaqien Heluth, menyampaikan pernyataan tegas yang ditujukan kepada pemerintah pusat agar segera mengambil langkah konkret dalam mempercepat pembangunan jalan di wilayah tersebut.
Dalam keterangannya kepada media, Heluth menyatakan bahwa kondisi jalan di sebagian besar wilayah SBB saat ini masih memprihatinkan dan jauh dari kata layak. Jalan-jalan penghubung antar-kecamatan dan desa banyak yang rusak parah, berlubang, hingga tak bisa dilalui kendaraan saat musim hujan.
“Kami tidak anti-pemerintah, justru kami mendukung segala bentuk pembangunan. Tapi mendukung bukan berarti diam melihat ketidakadilan. Sudah terlalu lama Maluku, khususnya SBB, dianaktirikan dalam hal pembangunan,” ujar Muttaqien Heluth, Pemuda seram bagian Barat , Jumat (13/06/2025).
Ia menambahkan bahwa keterlambatan pembangunan infrastruktur ini berdampak luas terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Anak-anak sulit menjangkau sekolah, masyarakat kesulitan mengakses layanan kesehatan, dan distribusi hasil pertanian menjadi tersendat.
“Kalau pemerintah pusat serius bicara keadilan pembangunan, datanglah dan lihat langsung kondisi jalan di tempat kami. Jangan hanya percaya pada laporan-laporan formal yang tidak mencerminkan realitas di lapangan,” tegas Heluth.
Muttaqien juga meminta Presiden RI dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk segera menetapkan pembangunan jalan di SBB sebagai program prioritas nasional. Menurutnya, pemerataan pembangunan tidak bisa hanya jadi jargon yang dipajang di spanduk dan pidato-pidato kenegaraan.
“Kami bukan mau mengemis perhatian, tapi ini adalah tuntutan hak sebagai warga negara. Negara harus hadir, bukan hanya di Jawa, bukan hanya di kota, tapi juga di Seram Bagian Barat,” pungkasnya.
Seruan yang dilontarkan Muttaqien Heluth ini menjadi satu dari sekian banyak suara masyarakat Maluku yang selama ini merasa diabaikan dalam pembangunan nasional. Ia berharap pemerintah pusat segera membuka mata dan telinga terhadap realita ketimpangan pembangunan di wilayah timur Indonesia. (AT)
