Ambon, Pena-Rakyat.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku secara resmi menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 kepada seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota se-Maluku. Acara penyerahan ini berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku, Kamis (04/06/2026).
Penyerahan LHP ini menjadi momentum bersejarah, khususnya bagi Pemerintah Kota Ambon yang berhasil “naik kelas” meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) setelah tiga tahun berturut-turut (2022–2024) tertahan di opini disclaimer dan Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Walikota Ambon Bodewin Wattimena yang memberi sambutan mewakili para bupati, wali kota, dan pimpinan DPRD se-Provinsi Maluku, menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Kepala BPK RI Perwakilan Maluku, Hari Haryanto, beserta seluruh tim pemeriksa.
Bodewin menjelaskan bahwa BPK telah melaksanakan pemeriksaan pendahuluan sejak 26 Januari hingga 10 Maret 2026, yang kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan terinci atas LKPD Tahun 2025 dari tanggal 2 April sampai 11 Mei 2026 secara independen, objektif, dan profesional.
“Hari ini BPK RI Perwakilan Maluku telah menyerahkan LHP dengan opini yang telah disampaikan. Kami meyakini sungguh bahwa laporan ini adalah wujud komitmen untuk menjalankan pemerintahan yang inklusif, transparan, dan akurat, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Bodewin dalam sambutannya.
Secara khusus, Bodewin mengungkapkan kebahagiaan luar biasa atas capaian Kota Ambon tahun ini. Ia menegaskan, keberhasilan meraih opini WTP tidak lepas dari peran BPK Maluku yang bertindak sebagai mentor bagi jajaran Pemkot Ambon.
“Banyak hal yang sebenarnya belum mampu kami perbaiki sendiri. Tapi atas arahan dan bimbingan BPK, kami bisa memperbaikinya perlahan-lahan.
Ini membuktikan bahwa BPK adalah mitra kerja yang baik; bertugas memeriksa, tetapi juga mampu mengajarkan kita tentang pengelolaan keuangan daerah yang baik,” ungkapnya.
Ia pun berpesan agar pencapaian ini tidak membuat daerah berpuas diri, melainkan menjadi motivasi untuk menjaga kualitas pengelolaan keuangan.
“Yang sudah WTP dijaga dengan baik, yang masih WDP harus kerja keras untuk ditingkatkan naik. Mudah-mudahan itu memotivasi kita semua untuk terus berbuat yang terbaik untuk kabupaten/kota masing-masing,” tegas Bodewin.
