Ambon, Pena-Rakyat.com – Sebagai langkah strategis menuju transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah, maka Pemerintah Kota Ambon resmi meluncurkan Aplikasi SI LAPARD (Sistem Informasi Laporan Penerimaan Daerah) Kota Ambon bekerja sama dengan PT. Bank Maluku Maluku Utara.
Peluncuran aplikasi ini menandai babak baru bagi sistem administrasi dan keuangan di Kota Ambon, dengan fokus pada efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan penerimaan daerah yang kini dapat dipantau secara real time, Selasa (14/10/2025).
Walikota Ambon Bodewin Wattimena menegaskan, transformasi digital merupakan keniscayaan di era modern saat ini.
Kita hidup di era yang menuntut penyesuaian terhadap perkembangan digital. Beralih dari sistem manual ke sistem digital bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan,”jelasnya.
Pemerintah Kota Ambon terus berupaya menyesuaikan diri dengan era digital, melalui berbagai kebijakan yang dituangkan dalam Rencana Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) 2025–2027,”tuturnya.
Langkah tersebut diwujudkan melalui kerja sama dengan berbagai stakeholder, termasuk Bank Maluku Maluku Utara, dalam mengembangkan sistem digital untuk mendukung penerimaan dan pembayaran daerah,”tegasnya.
Saya sudah menandatangani kebijakan elektronifikasi transaksi pemerintah. Artinya seluruh OPD harus melakukan langkah percepatan menuju sistem keuangan digital yang terintegrasi,”ungkapnya.
Mulai tahun depan, tidak ada lagi pembayaran tunai untuk SPPD. Semua akan dilakukan secara transfer agar lebih efisien dan mudah dipertanggung jawabkan,”imbuhnya.
Pentingnya kecepatan dan akurasi data penerimaan daerah, agar evaluasi dan perbaikan dapat dilakukan secara cepat,”tekannya.
Dengan sistem digital, penerimaan daerah bisa dipantau setiap hari. Kita bisa segera tahu di mana hambatan terjadi dan langsung melakukan perbaikan,”ujarnya.
Kehadiran aplikasi SI LAPARD dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam hal pengelolaan pajak dan retribusi,”harapnya.
Masyarakat harus yakin bahwa pajak yang dibayar benar-benar masuk ke kas daerah dan dikelola dengan baik. Dengan sistem digital, semua menjadi lebih transparan,”tandasnya. (Hasbi)
