Ambon, Pena-Rakyat.com – Pelabuhan sebagai simpul vital mobilitas manusia dan distribusi logistik seharusnya berada dalam ekosistem pelayanan publik yang transparan, adil, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Namun, kenyataan yang terjadi di Pelabuhan Ambon justru mencerminkan wajah buram dari tata kelola infrastruktur yang belum sepenuhnya berpihak pada keadilan sosial.
Kritik terhadap pelayanan PT Pelindo IV Cabang Ambon, sebagaimana dilontarkan oleh sejumlah pihak, merupakan indikasi serius atas lemahnya komitmen institusi negara dalam menjalankan amanah pelayanan publik.
Ketidak maksimalan pelayanan bukan semata persoalan teknis, melainkan cerminan dari persoalan struktural. Ketika operator kapal domestik seperti PT Pelni yang secara historis dan fungsional melayani kebutuhan rakyat kecil, masih harus menghadapi realitas pelayanan yang timpang meski telah membayar berbagai biaya.
Maka pertanyaannya: siapa sesungguhnya yang dilayani oleh Pelindo? Apakah institusi ini hanya akan optimal ketika berhadapan dengan kepentingan modal asing dan kapal-kapal berbendera luar negeri?
Perlakuan berbeda antara kapal domestik dan kapal asing bukan hanya problem teknis, melainkan bentuk diskriminasi yang sistemik. Generalisasi bahwa kapal asing “membawa potensi devisa dan wisatawan” tidak serta-merta dapat dijadikan justifikasi atas perlakuan istimewa yang mereka terima.
Sementara itu, kapal domestik yang melayani rakyat banyak justru dihadapkan pada sistem yang semrawut, kurang aman, dan penuh ketidakpastian. Padahal, prinsip dasar pelayanan publik adalah kesetaraan akses dan perlakuan.
Dalih mengenai keterbatasan lokasi pelabuhan yang berdempetan dengan pemukiman dan pasar tradisional tidak dapat diterima begitu saja sebagai alasan stagnasi.
Apakah Pelindo tidak memiliki kapasitas perencanaan jangka panjang yang melibatkan tata ruang, manajemen risiko sosial, dan pendekatan partisipatif dengan masyarakat sekitar? Di sinilah justru terlihat lemahnya visi institusi dalam menjadikan pelabuhan sebagai ruang publik yang terkelola secara inklusif.
Alih-alih melakukan pendekatan yang humanis dan solutif, narasi yang dibangun justru seolah-olah menempatkan masyarakat sekitar sebagai ancaman terhadap idealisme pelayanan.
Lebih jauh, keberadaan pedagang asongan dan penyusup non-resmi ke dalam area pelabuhan seharusnya dilihat sebagai konsekuensi dari absennya kejelasan regulasi dan kontrol internal. Tidak adil jika masyarakat terus disalahkan tanpa introspeksi mendalam dari pihak pengelola pelabuhan terkait lemahnya sistem pengawasan mereka sendiri.
Bahkan, jika benar ada praktik akses ilegal hingga aktivitas berenang di kolam pelabuhan, maka yang perlu ditinjau ulang adalah model manajemen keamanan Pelindo itu sendiri, bukan semata menyalahkan celah-celah sosial yang tidak pernah dikelola secara komprehensif.
Dalam konteks ini, Pelindo tidak boleh terus-menerus berlindung di balik jargon koordinasi dan edukasi. Pelayanan publik bukan hanya soal pembangunan infrastruktur fisik, melainkan juga pembentukan ekosistem sosial yang berkeadilan.
Pelabuhan bukan milik Pelindo semata. Ia adalah ruang kolektif rakyat, yang seharusnya bebas dari praktik eksklusivisme dan ketimpangan perlakuan. Jika manajemen Pelindo terus berjalan dengan pendekatan yang menormalisasi ketimpangan ini, maka sesungguhnya kita sedang membiarkan lahirnya model pelayanan publik yang diskriminatif dan elitis.
Pelabuhan Ambon seharusnya menjadi simbol kedaulatan maritim dan pelayanan publik berbasis keadilan sosial, bukan etalase ketimpangan antara yang berduit dan yang hidup dari subsidi negara.
Pemerintah daerah, DPRD, hingga Kementerian BUMN perlu segera melakukan audit menyeluruh terhadap praktik dan kinerja PT Pelindo IV Cabang Ambon, termasuk meninjau ulang relasi antara Pelindo dan entitas jasa pelayaran lokal. Pelayanan publik maritim bukan sekadar urusan teknis bisnis, tetapi soal keberpihakan terhadap rakyat. Dan di titik inilah, kita semua diuji.
Oleh: Gibran Faqih
Pengurus Aliansi Pemuda Peduli Rakyat Maluku (AP2RM)
