Jakarta, Pena-Rakyat.com – Rabu (25/06/2025) Wasekjen Eksternal Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia PB SEMMI Ali Alkatiri” Ambil bicara terkait undangan-Undangan Moratorium Kepulauan, Presiden Republik Indonesia Harus beradil atas regulasi di Negara ini.
Menurut Alkatiri’ sesungguhnya NKRI Mati itu tidak ada di jakarta, melainkan di daerah timur seperti Maluku, Maluku Utara dan Papua. Negara harus bijak dan adil kepada semua rakyat Indonesia bukan saja kepada rakyat Indonesia Barat.
Indonesia sudah berusia 80 tahun, Nusantara Baru, Indonesia Maju, Indonesia maju cuma di tanah Jawa, bukan untuk semua rakyat Indonesia. Di Maluku masi banyak daerah yang belum merasakan kehadiran negara sejak kemerdekaan Indonesia, contoh di Kecamatan Kilmury kabupaten Seran Bagian Timur Provinsi Maluku. Delapan Puluh tahun tidak menikmati hasil produk dari kemerdekaan negara yang mereka bangga-banggakan dan selalu keluar dari mulut mereka NKRI Harga Mati. Tapi konon katanya Indonesia yang adil dan beradab. Tapi ketika anak bangsa Masi berenang banjir di sungai-sungai Dami ke sekolah untuk menuntut ilmu, ujar Alkatiri’
Aspek keamanan kawasan dan global di timur Indonesia
Menurut Alkatiri’ Letak Geostrategis Timur Indonesia. Berbatasan langsung dengan negara-negara Pasifik seperti Papua Nugini, Timor Leste, dan Australia. Dekat dengan jalur pelayaran internasional dan wilayah sengketa di Laut Pasifik Selatan dan Memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang Indonesia ke kawasan Pasifik dan Australasia.
Dan Ancaman Keamanan Kawasan
Separatisme: Di Papua, kelompok separatis seperti TPN-OPM masih aktif, sering melakukan aksi bersenjata. Penyelundupan dan Perdagangan Ilegal: Termasuk narkoba, senjata, dan manusia melalui jalur laut perbatasan. Radikalisme dan Terorisme: Meski lebih rendah dibanding wilayah barat Indonesia, infiltrasi paham radikal tetap menjadi ancaman laten.
Konflik SARA Lokal: Seperti yang pernah terjadi di Maluku (konflik antar komunitas agama) – potensi ini masih perlu terus diantisipasi. Dan Kesiapan Militer dan Pertahanan Pembangunan pangkalan militer di Natuna (barat) diikuti penguatan TNI di wilayah timur, termasuk pembangunan Kodam dan pos TNI AU/AL. Operasi rutin oleh TNI/Polri untuk penanggulangan kelompok separatis dan pengamanan wilayah perbatasan. Dan Kerja sama dengan negara tetangga (Australia, PNG, Timor Leste) dalam pengawasan perbatasan.
Pengaruh Global dan Persaingan Internasional Kawasan Pasifik menjadi perhatian negara besar seperti AS, Tiongkok, dan Australia. Persaingan pengaruh ini berdampak pada Indonesia, terutama dalam hal diplomasi pertahanan dan kerjasama maritim. Ekonomi Biru dan SDA: Timur Indonesia kaya akan sumber daya laut dan tambang (emas, gas, nikel), yang menjadi titik
Menurut Alkatiri’ Sangat penting negara menghadir UUD Moratorium kepulauan, Pemerintahan Pusat penundaan sementara pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di wilayah kepulauan, Karena Negara Masi beralibi bahwa tidak memiliki undang-undang khusus yang mengatur tentang Moratorium Kepulauan PB SEMMI dalam Hal lewat Wasekjen Eksternal Ali Alkatiri dan juga representasi dari Maluku Daerah tertinggal di Indonesia mendorong agar pemerintah pusat harus membuat undang-undang tentang Moratorium Kepulauan Agar Indonesia bisa adil secara regulasi.
Menurut Alkatiri’ UU tentang kepulauan di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, termasuk pemanfaatan, pelestarian, dan penataan ruangnya. Ini sudah seng pantas menentukan Daerah Otonom Baru (DOB) di Maluku mengingat bahwa setiap tahun Kampus-kampus di Maluku mencetak 1000 sampai 2000 pengangguran di Maluku tutup Alkatiri.
