Ketua DPRD tegaskan Pertamina harus intens dalam mengatur stok BBM

by -1 views

Ambon, Pena-Rakyat.com – Krisis antrean BBM jenis Pertalite di Kota Ambon semakin meluas, dengan kasus baru dilaporkan di SPBU Belakang Kota, SPBU Wayame, dan SPBU Lateri, setelah sebelumnya terjadi di kawasan Kebun Cengkeh dan SPBU Soabali.

Berdasarkan pantauan terkini , menunjukkan antrean panjang didominasi kendaraan roda dua dan roda empat, termasuk angkutan kota, yang mengular di badan jalan. Dampaknya, arus lalu lintas tersendat parah bahkan nyaris lumpuh pada jam sibuk, dan pengendara yang tidak ikut antre juga terdampak karena sebagian ruas jalan tertutup kendaraan yang mengisi BBM.

Menyikapi kondisi tersebut , Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon Mourits L. Tamaela pada Senin (30/03/2026) menegaskan bahwa pengelola SPBU dan Pertamina memiliki tanggung jawab utama dalam menangani kondisi yang telah berlangsung selama dua hari terakhir.

“Kami memantau langsung dan menerima banyak keluhan masyarakat tentang antrean padat di sejumlah SPBU. Meskipun belum mengetahui substansi dasar persoalan, tanggung jawab mutlak berada pada pihak Pertamina dan pengelola SPBU,” ucapnya.

Menurut Tamaela, jika terjadi keterlambatan pengiriman bahkan hanya satu jam atau kekurangan stok di lokasi, pengelola SPBU harus segera melaporkan kepada Pertamina terkait kelancaran distribusi dari tangki stok pusat ke lokasi SPBU. “Secara nasional maupun di Kota Ambon tidak ada masalah mendasar yang mengganggu pasokan, sehingga perlu ada penanganan cepat dari kedua pihak.

Meskipun Pertamina menyatakan tidak ada kekurangan stok secara keseluruhan, Tamaela mengindikasikan bahwa persoalan kemungkinan terletak pada jalur distribusi atau pengelolaan di tingkat SPBU. “Kami menyampaikan kepada pengelola SPBU agar tidak bermain dengan keadaan. Jika memang ada kekurangan stok, segera laporkan kepada Pertamina agar bisa disalurkan dengan tepat,”tekannya.

Ia menjelaskan bahwa antrean panjang hanya akan terjadi jika sebagian pompa tidak beroperasi atau stok terbatas di lokasi. “Jika semua pompa berfungsi dan ada stok yang cukup, proses pengisian akan berjalan lancar. Kami berharap tidak ada indikasi praktik menyimpan stok dari pengelola SPBU dan pihak Pertamina dapat segera mengatasi kendala teknis yang mungkin terjadi.

Tidak hanya itu , Tamaela juga menegaskan. DPRD Kota Ambon akan segera menyampaikan kondisi ini kepada dinas terkait dan meminta Komisi II untuk melakukan pemantauan lebih lanjut, serta mendesak Pertamina untuk memperkuat pengawasan terhadap pengelola SPBU di Kota Ambon.