Ambon, Pena–Rakyat.com – Kasus dugaan penerbitan Surat Keputusan (SK) kenaikan pangkat ilegal atau “SK bodong” di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon telah resmi dilaporkan ke pihak kepolisian.
Bagian Hukum Pemerintah Kota Ambon memastikan laporan terkait dugaan pemalsuan dokumen tersebut telah diproses ke pihak kepolisian melalui Reskrim Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease serta dikoordinasikan ke Bareskrim.
Hal itu disampaikan Kepala Bagian (Kabag) Hukum Kota Ambon Hendri Toisuta kepada media pada Rabu (11/11/2026).
Sementara itu, Walikota Ambon Bodewin Wattimena menegaskan bahwa ASN yang terbukti terlibat akan dikenakan sanksi tegas hingga pemberhentian.
