Jakarta, Pena-Rakyat.com – Akademisi dan pakar hukum tata negara Feri Amsari mengkritik konsep koperasi yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta melibatkan unsur militer.
Dalam podcast Sinkos Indonesia pada Kamis di jakarta (10/09/2026), Feri menilai gagasan ekonomi para pendiri bangsa menempatkan demokrasi ekonomi sebagai landasan, sebagaimana tercermin dalam Pasal 33 UUD 1945.
Feri juga menyoroti keterlibatan militer dalam urusan pangan dan koperasi. Menurutnya, Pasal 30 UUD 1945 menegaskan tugas utama militer adalah pertahanan negara.
Karena itu, ia menilai urusan seperti mengelola koperasi, makanan, hingga food estate seharusnya tidak menjadi tugas utama militer.
