Ambon, Pena-Rakyat.com – DPRD Kota Ambon menolak mentah-mentah terkait isu rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku untuk mengambil alih pengelolaan parkir di kawasan Jalan A.Y. Patty.
Ketua DPRD Kota Ambon Morits Tamaela menegaskan rencana tersebut dinilai tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan antar pemerintah daerah.
“Selama ini pengelolaan parkir merupakan kewenangan pemerintah kota. Kalau tiba-tiba ingin diambil alih, apa dasarnya?” ucapnya kepada awak media, Selasa (14/04/2026).
Menurut Tamaela, pengelolaan parkir merupakan bagian dari pelayanan publik yang secara langsung menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota. Karena itu, kebijakan pengambilan alih oleh pemerintah provinsi dinilai tidak tepat.
