Ambon, Pena-Rakyat.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon mendorong rencana pembentukan Saniri Kota Ambon sebagai bagian dari upaya memperkuat nilai adat, kearifan lokal, serta hubungan kelembagaan dengan negeri-negeri adat yang berada di wilayah Kota Ambon.
Ketua DPRD Kota Ambon Morits Librecht Tamaela.,S.E mengatakan, rencana pembentukan Saniri Kota Ambon merupakan langkah positif yang perlu diapresiasi. Saniri tersebut nantinya akan melibatkan unsur pimpinan dan anggota DPRD Kota Ambon.
Hal itu disampaikan Tamaela saat diwawancarai di Kantor DPRD Kota Ambon, Kamis (03/09/2026).
Menurutnya, gagasan tersebut saat ini tengah dirumuskan oleh Sekretariat DPRD Kota Ambon melalui Sekretaris DPRD (Sekwan), bersama unsur Majelis Latupati Kota Ambon, untuk melihat bagaimana konsep Saniri Kota dapat diwujudkan secara tepat.
“Rencana untuk membentuk Saniri Kota Ambon, yang terdiri di dalamnya unsur pimpinan dan anggota DPRD Kota Ambon, adalah sesuatu langkah yang baik dan patut kita apresiasi,” ujar Tamaela.
Ia menjelaskan, keberadaan Saniri Kota dinilai penting karena Kota Ambon memiliki kekayaan budaya dan adat yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Terlebih, sebagian wilayah Kota Ambon merupakan negeri adat yang masih memegang teguh nilai-nilai adat dan kearifan lokal.
Karena itu, menurut Tamaela, pembentukan Saniri Kota bukan hanya berkaitan dengan aspek kelembagaan, tetapi juga menjadi bentuk penghormatan terhadap tatanan adat yang hidup dan berkembang di Kota Ambon.
“Penting karena kearifan kita, budaya kita, lokalitas kita berkaitan dengan negeri adat yang ada, mayoritas di Kota Ambon,” katanya.
Tamaela menilai, keberadaan Majelis Latupati Kota Ambon yang selama ini menjadi wadah para raja atau kepala pemerintahan negeri adat perlu diperkuat dengan hadirnya Saniri Kota dalam tatanan adat.
“Kan sudah ada Latu Pati Kota Ambon. Ya, minimal ada Saniri Kota Ambon dalam tatanan adat. Sehingga nantinya Latu Pati Kota Ambon tidak sendiri, ada Saniri yang mendampingi,” jelasnya.
Ia menegaskan, gagasan tersebut tidak semata-mata dimaksudkan untuk membangun pola hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif. Lebih jauh, Saniri Kota diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya mengintegrasikan nilai-nilai adat ke dalam kehidupan pemerintahan dan pembangunan di Kota Ambon.
Dengan demikian, hubungan antara pemerintah daerah, DPRD, dan lembaga adat tidak hanya dibangun berdasarkan prinsip kemitraan dan kolaborasi pemerintahan, tetapi juga berlandaskan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal yang menjadi identitas masyarakat Ambon.
“Jadi kita bukan semata-mata dalam kemitraan antara eksekutif dan legislatif, kolaborasi. Kita juga menjunjung nilai adat di Kota Ambon, sehingga kita berpadu, menjadi satu di situ,” tutur Tamaela.
Ia menambahkan, aspek teknis terkait bentuk organisasi, struktur, kedudukan, kewenangan, hingga sistematika Saniri Kota Ambon masih dalam tahap pembahasan.
Pembahasan tersebut, kata dia, sementara dilakukan oleh Sekwan DPRD Kota Ambon bersama Majelis Latupati Kota Ambon agar nantinya konsep yang dihasilkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan kelembagaan DPRD sekaligus tidak bertentangan dengan tatanan adat yang berlaku.
“Nanti hal teknis, struktur atau sistematika kedudukan Saniri itu seperti apa, sementara dibahas oleh Sekwan dengan Latu Pati,” pungkasnya.
Rencana tersebut diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk membangun sinergi yang lebih kuat antara lembaga pemerintahan daerah dan institusi adat, sekaligus memastikan nilai-nilai adat tetap mendapat ruang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Ambon.
