Ambon, Pena-Rakyat.com – Banjir telah menjadi masalah tahunan yang terus berulang di Kota Ambon. Setiap musim hujan, sejumlah wilayah di kota ini tergenang air, menyebabkan kerugian ekonomi, kerusakan infrastruktur, dan bahkan korban jiwa. Fenomena ini tidak hanya dipicu oleh faktor alam, tetapi juga oleh aktivitas manusia dan lemahnya sistem tata kelola lingkungan.
Masalah banjir di Kota Ambon bukan hal baru, dan persoalan ini harus dilihat dan dipahami secara menyeluruh dan utuh. Kita harus melihat secara jernih akar penyebab banjir di Kota Ambon. Banyak sekali faktor penyebab banjir di Kota Ambon antara lain pendangkalan sungai dan drainase.
Sementara sampah dan sedimentasi tidak lepas dari pola hidup masyarakat Kota Ambon yang tidak disiplin dengan lingkungan. Penyebab banjir di Kota Ambon adalah potret pola hidup masyarakat yang tidak bersih (membuang sampah sembarangan), dan hal ini disebabkan masih rendahnya kesadaran masyarakat Kota Ambon untuk menjaga kebersihan lingkungan menyebabkan banyak saluran air tersumbat oleh sampah.
Banyaknya penduduk yang membuang sampah di saluran, menyebabkan saluran (drainase) buntu sehingga aliran air hujan tertahan dan terkosentasi yang pada akhirnya berkontribusi pada sedimen. Ini fakta empiris di tengah masyarakat Kota Ambon.
Keadaan semakin sulit ketika drainase kota Ambon semakin sempit atau tidak memadai, sehingga saat curah hujan tinggi air sungai akan meluap. Akibat dari sampah, dan sedimentasi aliran sungai terhambat sebagai akibat dari banyaknya titik-titik timbunan/timbulan sampah yang mengendap di sungai.
Sedimentasi yang terjadi juga sebagai akibat dari erosi dan aliran permukaan yang mengangkut partikel tanah ke sungai. Dengan demikian persoalan banjir Kota Ambon adalah masalah bersama dan bukan hanya menjadi kewajiban pemerintah kota Ambon yang kemudian seakan-akan pemerintah Kota Ambon menjadi tumpuan amarah atau ketidakpuasan sosial.
Harus diingat bahwa Kota Ambon secara geografis berada di daerah curah hujan tinggi, sehingga sangat rentan terhadap banjir bila sistem pengelolaan air belum optimal, sementara alih fungsi lahan dan perambahan hutan seperti perubahan tutupan lahan di daerah hulu tanpa perencanaan menyebabkan berkurangnya daya serap air dan meningkatnya aliran permukaan.
Pelibatan warga dalam pemeliharaan saluran air menjadi kunci keberhasilan pengendalian banjir. Selain itu maka perlindungan hutan dan lahan resapan dilakukan untuk mengendalikan limpasan air hujan dari wilayah pegunungan dan pembangunan infrastruktur tangguh banjir termasuk pembangunan kolam retensi, sumur resapan, dan sistem peringatan dini banjir.
Dalam jangka menengah dan jangka panjang maka pemerintah kota Ambon dianjurkan untuk melakukan penguatan kapasitas penanggulangan bencana daerah (BPBD) Kota Ambon untuk meningkatkan efektivitas mitigasi banjir melalui penguatan organisasi, program sumber daya, dan kelembagaan. Namun, masih terdapat tantangan seperti
keterbatasan alat, sistem peringatan dini, dan regulasi yang belum optimal.
Kemudian BPBD perlu melakukan kerja sama atau kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menyusun peta tematik rawan banjir, khususnya di daerah aliran sungai Batu Merah, guna menekan risiko banjir dan genangan.
Diperlukan pembenahan dalam pemberian izin mendirikan bangunan dan pengawasan pembangunan di daerah hulu serta pelestarian hutan untuk mengurangi risiko banjir. Pembangunan waduk, tanggul, dan sistem drainase yang memadai menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk mengendalikan banjir.
Kita juga perlu menyadari bahwa dalam penangan masalah banjir di Kota Ambon, pemerintah dihadapkan dengan berbagi tantangan seperti keterbatasan alat dan sistem peringatan dini, kurangnya regulasi dan koordinasi antarinstansi, pembangunan di daerah rawan banjir tanpa pengawasan yang memadai.
Dengan pendekatan yang terpadu dan partisipatif, diharapkan Kota Ambon dapat mengurangi risiko banjir dan meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana.
Oleh: Julius R. Latumaerissa
Ekonom dan Konsultan Perencanaan Pembangunan Daerah & Keuangan Publik dan Sekretaris Jenderal DPP Maluku Raya Satu Gandong (MARASAGA) Maluku–Maluku Utara
