Ambon, Pena-Rakyat.com – Ketua Umum Aliansi Pemuda Peduli Rakyat Maluku (AP2RM), Gibran Faqih Latuconsina, menyatakan kekecewaan mendalam terhadap kasus hilangnya puluhan karung dokumen Dana BOS dan DAK di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku. Ia menyebut kejadian ini sebagai kejahatan terorganisir dan menuntut proses hukum dilakukan secara serius.
“Ini bukan kelalaian biasa. Dokumen negara hilang tanpa jejak, CCTV mati, tidak ada kerusakan gudang. Ini jelas direncanakan. Jika dalam waktu dekat tidak ada penetapan tersangka, kami akan melancarkan aksi besar-besaran,” tegas Gibran, Jum’at (27/06/2025).”
Ketua Divisi Pengkajian dan Analisis Isu AP2RM, Risky Wijaya, menambahkan bahwa hilangnya dokumen BOS dan DAK dari tahun 2019 hingga 2024 membuka ruang besar untuk penghilangan bukti korupsi. Ia menyebut peristiwa ini berpotensi melanggar Pasal 21 dan 22 UU Tipikor.
“Dana pendidikan bernilai miliaran rupiah dipertaruhkan. Jika aparat penegak hukum lambat, kami akan turun ke jalan. Ini soal masa depan pendidikan dan tanggung jawab publik,” kata Risky.
AP2RM juga mendesak agar Kepala Dinas Pendidikan Maluku dinonaktifkan sementara, dan audit menyeluruh dilakukan terhadap seluruh alokasi dana BOS dan DAK di Maluku. Mereka menegaskan tidak akan diam dan akan mengerahkan massa jika proses penyelidikan mandek. (AT)
