Ambon, Pena-Rakyat.com — Ancaman gempa bumi dan tsunami di Kota Ambon bukan sekadar catatan sejarah. Letak geografis di kawasan tektonik aktif membuat kesiapsiagaan masyarakat menjadi kebutuhan mendesak untuk mengurangi risiko korban jiwa ketika bencana terjadi.
Untuk memperkuat kesiapsiagaan tersebut, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menggelar Sekolah Lapang Gempa Bumi dan Tsunami (SLG) 2026 di Ruang Rapat Vlesinggen, Balai Kota Ambon, Sabtu (24/10/2026).
Kegiatan bertema Pahami Potensi dan Aksi Cepat terhadap Gempa Bumi dan Tsunami Menuju Indonesia Emas 2045 ini diikuti 55 peserta dari unsur pemerintah, TNI-Polri, Basarnas, tenaga kesehatan, pendidikan, media, perguruan tinggi, dan masyarakat.
Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PAN daerah pemilihan Maluku, Widya Pratiwi, membuka kegiatan tersebut secara daring. Walikota Ambon Bodewin Wattimena turut hadir bersama jajaran BMKG dan pemangku kepentingan lainnya.
Dalam sambutannya, Bodewin mengingatkan bahwa Ambon memiliki rekam jejak panjang bencana gempa bumi dan tsunami. Ia menyinggung peristiwa gempa dan tsunami pada 1674 serta gempa bermagnitudo 7,3 pada 1950 yang berdampak di kawasan Galala dan Hative Kecil.
Pengalaman gempa Ambon pada 2019 juga menjadi pengingat penting. Menurut Bodewin, ribuan kejadian gempa tercatat saat itu, termasuk gempa bermagnitudo 6,8 yang menyebabkan kerusakan bangunan.
“Bencana tidak mungkin kita hindari. Yang penting adalah bagaimana kesiapsiagaan kita supaya ketika bencana datang, kita bisa menghadapinya,” tegasnya.
Pemerintah Kota Ambon, lanjut Bodewin, telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana. Pemerintah juga melakukan pemasangan rambu evakuasi serta memperkuat edukasi kebencanaan bersama BMKG dan mitra terkait.
