Jakarta, Pena-Rakyat.com – Nurul Arifin Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, menilai Indonesia perlu segera memiliki regulasi khusus mengenai spionase untuk menjawab perkembangan ancaman yang kini semakin kompleks, digital, dan multidimensi.
“Kekosongan hukum ini juga kerentanan strategis yang nyata, bukan cuma risiko hipotetis. Kalau dibiarkan, Indonesia kehilangan kemampuan untuk mencegah, mendeteksi, menindak, dan juga memberikan efek jera terhadap aktivitas intelijen asing modern,” ujar Nurul pada jumat (28/08/2026).
Menurutnya, Indonesia saat ini belum memiliki undang-undang yang secara spesifik mengatur spionase, sehingga perkembangan ancaman modern perlu diikuti dengan instrumen hukum yang semakin adaptif.
Penguatan regulasi diharapkan dapat memperkuat kemampuan negara menghadapi perubahan pola spionase sekaligus menjaga kepentingan dan keamanan nasional di era digital.
