Ambon, Pena-Rakyat.com – Figur Mossad Kenedy Refra (MKR) kini hadir seakan mengetuk pintu Golkar Maluku Tenggara sambil membawa dua hal yang jarang berjalan beriringan: tradisi politik kepulauan Kei dan mimpi tentang partai yang lebih modern.
Di tubuhnya, jas kuning bukan sekadar seragam, tetapi simbol peran baru dalam panggung sirkulasi elite: ketua MKGR Maluku Tenggara, pengurus DPP AMPI, fungsionaris DPD Golkar Maluku, hingga wakil ketua umum DPP AMKEI yang menjadikan dirinya simpul antara ormas pendiri, sayap pemuda, dan jaringan diaspora Kei.
Di tengah agenda konsolidasi besar Golkar Maluku pasca penataan ulang kepengurusan provinsi, kemunculan MKR dalam bursa Ketua DPD Golkar Maluku Tenggara memberi sinyal bahwa partai ini mulai membuka ruang bagi kombinasi modal tradisional—jaringan kekerabatan, basis adat, dan ormas—dengan narasi profesionalisme politik di level kabupaten.
Dalam visi “Golkar Malra yang Maju, Solid, Profesional, Modern dan Melayani Rakyat Menuju Kemenangan Pemilu” serta misi M‑K‑R (Modernisasi, Konsolidasi, Rebut Kemenangan), MKR mencoba menggeser orientasi Golkar dari sekadar mesin elektoral menjadi organisasi yang lebih adaptif terhadap tantangan kepulauan.
Modernisasi diterjemahkan melalui digitalisasi dan optimalisasi media sosial untuk sistem organisasi, informasi, dan kegiatan partai, sebuah langkah yang relevan di tengah ketersebaran geografis ohoi-ohoi Kei yang kerap membuat komunikasi politik tersendat.
Konsolidasi organisasi hingga tingkat desa/kelurahan menegaskan kembali tradisi Golkar sebagai partai dengan struktur berjenjang; hanya saja, di tangan figur muda seperti MKR, konsolidasi diharapkan bergeser dari sekadar bagi-bagi jabatan menjadi penguatan kapasitas kader dan tata kelola partai yang lebih transparan.
Satu hal yang kerap luput dari sorotan adalah bagaimana MKR memposisikan diri di hadapan generasi muda Kei. Sebagai kader yang tumbuh di jejaring MKGR, AMPI, dan AMKEI, ia sesungguhnya sedang mengirim pesan simbolik kepada anak-anak muda di kepulauan ini: bahwa jalur politik bukan monopoli generasi tua, dan bahwa ruang-ruang pengambilan keputusan di partai besar seperti Golkar juga bisa diisi oleh figur yang lebih dekat dengan bahasa dan kegelisahan mereka.
Ketika ia berbicara tentang digitalisasi partai, optimalisasi media sosial, dan penguatan struktur hingga ohoi, MKR seolah mengundang generasi muda Kei untuk tidak berhenti di perdebatan di kolom komentar, tetapi ikut terlibat dalam pengorganisasian, advokasi, dan produksi gagasan kebijakan yang menyentuh kehidupan mereka sebagai pelajar, pekerja muda, maupun perantau.
Undangan ini akan terasa kosong bila kaderisasi tetap tertutup dan suara kritis anak muda hanya dicari saat kampanye; sebaliknya, jika ia konsisten membuka ruang partisipasi dan berbagi panggung, MKR bisa menjadi cermin baru yang memungkinkan generasi muda Kei melihat diri mereka sendiri di dalam tubuh Golkar Maluku Tenggara.
Penetapan target elektoral yang konkret—menaikkan kursi DPRD kabupaten, mempertahankan kursi DPRD provinsi, dan membidik kursi DPR RI—mencerminkan orientasi kepemimpinan yang berani diuji oleh publik pemilih Kei.
Namun, angka-angka ini hanya akan menjadi peta tanpa kompas jika tidak diikat pada realitas kehidupan nelayan, petani, dan pekerja sektor informal di pulau-pulau kecil yang sehari-hari berhadapan dengan persoalan kemiskinan, akses layanan dasar, serta kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang kerap lebih ramah pada pemodal dibanding warga pesisir.
Di titik ini, modernisasi ala MKR diuji: apakah ia hanya mempercantik etalase partai melalui kampanye digital dan slogan M‑K‑R, atau sungguh mengarahkan Golkar Maluku Tenggara menjadi kanal artikulasi kepentingan masyarakat Kei, bukan sekadar kendaraan elektoral lima tahunan.
Musyawarah Daerah Golkar Maluku Tenggara karenanya tidak dapat dibaca hanya sebagai agenda rutin memilih ketua DPD, tetapi sebagai momentum menguji keseriusan partai beringin menjawab tantangan zaman di Bumi Kei.
Jika Mossad Kenedy Refra ingin dikenang bukan hanya sebagai “figur muda yang naik daun”, melainkan sebagai pemimpin yang mengubah cara Golkar bekerja di wilayah kepulauan, ia harus berani melampaui jargon modernisasi: menata ulang kultur internal, membuka ruang kritik, dan menjadikan suara masyarakat ohoi sebagai kompas utama setiap keputusan politik.
Harapan publik Kei, terutama generasi mudanya—sederhana namun mendasar: agar modernisasi Golkar Maluku Tenggara tidak berhenti pada pencitraan di spanduk dan gawai, tetapi menjelma menjadi perubahan nyata dalam cara partai ini hadir, mendengar, dan bekerja bagi warga di pulau-pulau kecil yang selama ini terlalu sering disebut, tetapi jarang sungguh-sungguh diperjuangkan.
