Oleh : Rizky Gunawan
(Fungsionaris HMI Cabang Ambon)
Ambon, Pena-Rakyat.com – Ditengah hiruk-pikuk kontroversial pernyataan atas dugaan penistaan agama oleh Abdulah Vanath selaku wakil gubernur maluku, bertebaran banyak oknum oknum politik beliau yang ingin membela dengan berbagai cara seperti mengeluarkan statement media maupun bergaya premanisme di lapangan.
Menanggapi salah satu pernyataan dari M Taufiq Saimima yang merupakan ketua PHBI dan juga katanya merupakan ustaz. Dengan statemant beliau yang mengatakan bahwa gerakan demonstrasi oleh okp HMI dan KAMMI merupakan alat politik tanpa solusi.
Yang dimana aksi tersebut berlangsung pada kamis tanggal 31 juli 2025 berlokasi di depan kantor gubernur. Padahal ketika saat aksi tersebut berjalan M.taufiq ketua PHBI merupakan orang yang menemui masa aksi dengan cara menyuruh untuk memberhentikan aksi demonstrasi terhadap wakil gubernur yang dia sendiri tidak memberikan solusi.
Dimana di awali dengan kedatangan sejumlah preman yang menggunakan kain berang merah di kepala, yang seolah-olah ingin memberikan tekanan dan menakut nakuti masa aksi dari HMI dan KAMMI yang sedang mendemo wakil gubernur.
Menanggapi hal tersebut, kami menilai Ketua PHBI takut kehilangan sosok wagub untuk kepentingan politiknya, sehingga mengharuskan beliau harus berupaya untuk memprovokasi gerakan okp ke publik seolah olah gerakan yang di tunggangi.
Maka kami meminta bapak. M taufiq Saimima selaku ketua PHBI maluku, silahkan membela gubernur dengan cara cara dan langkah yang di buat karna main dalam politik itu hal yang biasa, namun jangan memprovokasi OKP yang notabenenya kalangan mahasiswa dengan statement yang tidak benar adanya seolah olah di tunggangi.
Jangan samakan kebiasan politik bapak ketua PHBI dengan para okp yang ingin menyampaikan pendapat dan aspirasi terhadap persoalan wagub, kalau tidak terima yah berikan solusi yang baik bukan malah memprovokasi.
Apa yang di sampaikan oleh ketua PHBI bahwa AV selaku wakil gubernur sudah meminta maaf secara terbuka, betul beliau mendatangi kantor MUI untuk menyampaikan permohonan maaf namun tidak terbuka secara langsung di publik, dan harus di ketahui pernyataan beliau bukan hanya menyinggung umat islam, tetapi juga umat nasrani dan etnis buton atas pernyataan kitab maupun firman dan hadist.
Sebagai wakil gubernur maluku harus bisa terbuka ke hadapan publik, bukan cuman di kampanye saja, tetapi ketika ada persoalan beliau juga harus bisa terbuka kepada seluruh masyarakatnya.
Seorang wakil gubernur seperti abdulah vanath yang diduga menistakan agama, tentunya harus di proses hukum, bila perlu harus mundur dari jabatannya jangan berbuat seolah olah tidak terjadi apa-apa kepada masyarakatnya.
