Buru Selatan, Pena-Rakyat.com – Fasilitas Daerah Kantor Bupati Bursel, Di Cat Layaknya Kantor Partai Politik. Langkah ini dinilai tidak hanya mencederai netralitas birokrasi, tetapi juga mengaburkan identitas visual daerah yang seharusnya dijunjung tinggi.
Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Buru Selatan, Saleh Loilatu Menilai kebijakan tersebut tidak pantas diterapkan pada fasilitas negara yang dibiayai dari anggaran publik.
Urusan partai seharusnya selesai saat pilkada. Kini saatnya kepala daerah demi seluruh masyarakat, bukan menunjukan simbol politik tertentu, ujarnya
Ia menekankan pentingnya setiap daerah menampilkan jati diri melalui desan dan warna bangunan publik.
Buru Selatan, kata dia, memiliki kekayaan lokal seperti perikanan, pertanian serta sumber daya alam yang melimpah cengkeh, pala, coklat, pisang, dll. Sehingga dapat menjadi inspirasi arsitektur dan palet warna khas daerah.
Lebih lanjut, Loilatu menyoroti bahwa pilihan warna cat kantor bupati saat ini bahkan tidak mencerminkan warna atau elemen visual dalam logo resmi kabupaten Buru Selatan, yang didominasi warna merah, kuning emas, hijau, dan biru laut.
Alih-alih mencerminkan kearifan lokal atau lambang resmi daerah, warna yang dipilih justru identik dengan warna partai tertentu. Ini keliru secara etika pemerintahan. “tegasnya.
Secara hukum memang tidak ada undang-undang atau peraturan pemerintah yang secara spesifik mengatur warna gedung pemerintahan.
Namun, menurut Loilatu keputusan sepihak ini mencerminkan absenya kebijakan tertulis seperti Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Bupati yang mengatur estetika visual fasilitas publik.
Kebijakan ini menunjukan lemahnya sensitivitas dalam menjaga netralitas simbolik. Pemerintah Daerah seharusnya membangun citra yang ingklusif bukan partisan.
Loilatu berfikir pemerintahan kali ini sama juga dengan pemerintahan sebelumnya. (AT)
